Breaking News:

Papua Barat Terkini

Gugatan Sejumlah Perusahaan Sawit Ditolak PTUN, Bupati Sorong: Ini Demi Hutan Berkelanjutan

Pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat yang didukung oleh KPK sejak Juli 2018. 

Maichel/KOMPAS.com
Bupati Sorong Johni Kamuru Menang Gugatan di PTUN Jayapura. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gugatan dua perusahaan kelapa sawit PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo atas pencabutan izin usaha oleh Bupati Sorong Johny Kamuru, ditolak Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jayapura.

Usai sidang, Johny mengaku sangat bersyukur atas kemenangan bersama ini khususnya bagi masyarakat di Sorong.

“Gugatan atas pencabutan izin ini merupakan pelajaran bagi kita semua dan kemenangan ini menjadi jalan pintu masuk bagi pengelolaan hutan berkelanjutan di Tanah Papua,” ujar Johny dikutip dari laman Kompas.com, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: 2 Perusak RSUD Kaimana Ditahan, Ricuh Dipicu Hoaks Warga Meninggal Usai Vaksin

Keputusan pencabutan izin dua perusahaan sawit oleh Johny adalah tindak lanjut hasil evaluasi perizinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat dan telah melalui proses yang panjang sesuai dengan tata aturan pemerintah.

“Saat ini pemerintah Kabupaten Sorong fokus pada gugatan yang masih berjalan namun kami bersama dinas terkait sedang menyusun program-program pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah konsesi yang izinnya telah dicabut,” tambahnya.

Baca juga: Giliran KPK Kewalahan Tangani Korupsi Akibat Kurang Orang, Firli Bahuri Mengadu ke Jokowi

Perkara dimulai ketika Bupati Sorong, Johny Kamuru, mengeluarkan Surat Keputusan No. 525/KEP.65/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Papua Lestari Abadi seluas 15.631 hektar pada tanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan No. 525/KEP.64/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Sorong Agro Sawitindo seluas kurang lebih 40.000 hektar pada tanggal 27 April 2021.

Sekelompok mahasiswa itu mewakili masyarakat adat Sorong, Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman PTUN Jayapura.
Sekelompok mahasiswa itu mewakili masyarakat adat Sorong, Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman PTUN Jayapura. (Tribun-Papua.com/Musa Abubar)

Pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat yang didukung oleh KPK sejak Juli 2018. 

Baca juga: Jokowi Diminta Segera Bentuk Pengadilan HAM di Papua

Tindakan Johny mencabut izin itu kemudian digugat oleh dua perusahaan.  Selain dua perusahaan yang berperkara di PTUN, terdapat delapan perusahaan lain yang izinnya dicabut, termasuk PT Inti Kebun Lestari.

Namun gugatan yang diajukan PT Inti Kebun Lestari belum diputus oleh majelis hakim PTUN Jayapura. Sementara enam perusahaan lain dengan sukarela mengembalikan wilayah konsesinya kepada pemerintah. 

Wilayah-wilayah yang telah dicabut izinnya kemudiaan didorong pengelolaannya oleh masyarakat adat. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved