Praktisi Hukum di Timika Nilai Penanganan Kasus Korupsi Belum Maksimal

APBD kabupaten besar dan selalu mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi tetap ada temuan penyalahgunaan uang negara aparat dan pemimpin OPD tertentu.

"Tetapi ketika kasusnya sudah di publikasi di media,maka hilang ditelan bumi,"katanya.

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Natal Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Dibagikan di Media Sosial

Dia mengajak kalangan aktivis, organisasi, dan penggiat anti korupsi untuk tetap menyuarakan kasus korupsi agar terselesaikan.

"Kita tidak perlu kecewa. Tetapi tetap memberikan dorongan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan juga memberikan suport ke aparat penegak hukum agar benar-benar melakukan tugasnya secara maksimal,"ujarnya.

Sebaliknya,menurut dia, dalam perjuangan para penegak hukum mengalami kendala maka itulah sebuah perjuangan yang gagal.

Baca juga: 8 Pelaku yang Bakar Pria Hidup-hidup di Langkat Masih Kerabat, Korban Dianggap Punya Ilmu Kebal

"Saya memberikan raport merah kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Timika,"katanya.

Ia menambahkan, semua pasti berharap di akhir 2021 ada angin segar dalam pemberitaan terkait korupsi kepada publik.

Tetapi,tambah dia, nyatanya hingga kini aparat penegak hukum belum maksimal dalam pemberantasan korupsi.(*)