Ada Isu Mafia Ikan di Papua, Ini Jawaban Kadis Kelautan dan Perikanan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Isu adanya mafia ikan di Papua mencuri perhatian publik sepekan terakhir ini.

Merespon ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal langsung angkat bicara guna menepis isu tersebut.

Kepada Tribun-Papua.com, Senin (13/12/2021), Iman mengatakan hal itu tidak benar adanya.

"Sebenarnya hal itu tidak terjadi, itu hanya arus bisnis biasa," katanya.

Menurutnya, kekuatan hukum yang berlaku dan diterapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sudah sangat jelas.

Baca juga: Kocak Sejumlah Kebohongan Surat Izin Tidak Masuk Kerja dari Karyawan Mental Bolos

"Sebab konsekuensinya bagi mereka sangat berat, apabila kedapatan surat ijin akan dicabut, dan itu kami tegakkan," tegasnya.

Memang lanjut Iman, faktor pengawasan menjadi penting karena yang dapat membuat hal tersebut tidak terjadi ialah adanya kesadaran masyarakat.

Maksudnya, kesadaran yang perlu dipahami bahwa tindakan transaksi Ikan ilegal di tengah laut akan merugikan orang lain, terutama dalam sistem pemasaran.

Baca juga: Isu Adanya Mafia Ikan di Papua Ditepis Pemerintah

"Oleh karena itu, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan tetap memperkuat sistem pengawasan, di mana kami telah memiliki 2 kapal pengawas," katanya.

Iman menyebutkan 2 kapal pengawas tersebut, ditempatkan 1 unit di wilayah utara (Jayapura) dan 1 unit lainnya di wilayah selatan (Pomako, Timika).

Baca juga: Kocak Sejumlah Kebohongan Surat Izin Tidak Masuk Kerja dari Karyawan Mental Bolos

Selain itu, guna menindaklanjuti penindakan transaksi Ikan ilegal yang dilakukan oleh oknum nakal di tengah laut, telah ada Forum Koordinasi Tindak Pidana Pelanggaran Perikanan.

"Forum tersebut, dibentuk sebagai wadah diskusi lintas sektor, terutama dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perikanan," jelasnya.

Baca juga: Miris, Venue Selam PON XX Papua Kini Berubah Jadi Warung Makan

Ditanya soal kasus perikanan yang selama ini dihadapi pihaknya, Iman mengatakan saat ini penanganan masih sebatas destruktif fishing.

"Seperti penggunaan bahan peledak, potasium, hal-hal ini yang lebih dominan terjadi dalam bentuk pelanggaran yang masuk tindak pidana di perikanan," tambahnya.