Mencari Pengganti Klemen Tinal

Proses Pemilihan Cawagub Papua Lama Mandek, Pemerintah Pusat Diminta Bertindak

Proses pemilihan calon Wakil Gubernur Papua pengganti almarhum Klemen Tinal hingga kini masih jalan di tempat.

Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua, Max Abner Ohee meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkopolhukam, dan Mendagri segera mendorong proses pemilihan Cawagub Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Proses pemilihan calon Wakil Gubernur Papua pengganti almarhum Klemen Tinal hingga kini masih jalan di tempat.

Prosesnya pun sudah berlangsung cukup lama, dan belum menunjukkan arah yang jelas.

Situasi itu membuat publik bertanya-tanya, demikian pula bagi organisasi masyarakat.

Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua, Max Abner Ohee meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkopolhukam, dan Mendagri segera bertindak.

"Saya minta Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud Md dan Mendagri Tito Karnavian untuk ikut membantu menyelesaikan kursi Wagub Papua."

Baca juga: Kepala Adat di Sentani Jayapura Stop Minta Gubernur Lukas Enembe Mundur

"Sebab keberadaan Wakil Gubenur sangat dibutuhkan saat ini untuk membantu tugas-tugas Gubernur Papua yang saat ini juga dalam keadaan kondisi kesehatan yang belum fit seratus persen," kata Max Abner Ohee kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Senin (20/12/2021).

Menurutnya, masyarakat Bumi Cenderawasih sudah lama menunggu hasil pemilihan Cawagub Papua oleh Koalisi Papua Bangkit perode ke-2.

GOLKAR PAPUA - Ketua DPD Golkar Papua yang juga Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal semasa hidupnya.
GOLKAR PAPUA - Ketua DPD Golkar Papua yang juga Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal semasa hidupnya. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

"Masyarakat Papua sudah lama menunggu bagaimana proses dari pemilihan Wagub Papua ini, berbagai asumsi dan prasangka muncul. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus ikut membantu menyelesaikan proses ini, agar pemerintahan Papua dapat berjalan baik untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Disarankan Yan Christian Warinussy Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Apabila tidak ada intervensi pemerintah pusat, kata Max, maka dapat berdampak negatif pada pembangunan demokrasi di Tanah Papua.

"Saya juga sudah mengamati jika Presiden ataupun Menkopolhukkam tidak turun tangan dalam menyelesaikan proses pemilihan Wagub Papua, bisa-bisa sampai habis masa jabatan Gubernur Papua, tidak akan ada Wagub."

"Apabila hal ini terjadi, maka itu bisa membuat suatu kondisi yang buruk bagi pembangunan demokrasi dan penegakan Undang-Undang di Tanah Papua," jelasnya.

Selain itu, kata dia, dalam proses penentuan Wagub Papua terdapat persoalan yang harus diselesaikan.

"Penyebab permasalahan utama terhambatnya proses pemilihan Wagub ini karena adanya perbedaan nama yang diusulkan oleh partai-partai koalisi pendukung Lukmen Jilid II, dimana dalam koalisi Parpol yang mengajukan nama calon lain, yaitu Partai Golkar mengajukan Paulus Waterpauw dan Partai Nasdem mengajukan nama Befa Yigibalom," ungkapnya.

Baca juga: Dion Cools, Pernah Tahan Imbang Liverpool Kini Terbantai 1-4 Oleh Timnas Indonesia

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved