Pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan Akar Masalahnya

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa dipisahkan dari peristiwa jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada 1948.

Saat itu, Amir Syarifuddin menandatangani Perjanjian Renville yang ternyata hasil perundingannya sangat merugikan Indonesia.

Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (1990) karya Maksum, berikut latar belakang pemberontakan PKI di Madiun:

Perjanjian Renville

Salah satu hal paling utama terjadinya pemberontakan di Madiun karena Perjanjian Renville.

Di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan.

Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan, dan pihak Kabinet Amir menjadi jatuh.

Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia yang menjadi perwakilan Indonesia.

Baca juga: Rilis Buku The Beatles, Ringo Starr Tulis Cerita yang Belum Pernah Terungkap

Dengan kemunduran Amir, Presiden Sukarno menyuruh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru.

Saat itu Kabinet Hatta tersusun tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.

Dengan kemunduran Amir, Presiden Sukarno menyuruh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru.

Saat itu Kabinet Hatta tersusun tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.

Baca juga: Asal-usul PKI, Pemilu, Pemberontakan, Tokoh, dan Pembubaran

Pembentukan FDR

Saat itu Amir turun dari kabinetnya dan diganti oleh Kabinet Hatta.

Merasa kecewa, Amir dan kabinetnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.