Gubernur Jambi Didemo Ratusan Anak Sekolah, Protes Sudah Bayar Sekolah tapi Tidak Terdaftar
Kantor Gubernur Jambi didatangi ratusan siswa dan orangtua yang melakukan unjuk rasa untuk menuntut agar tetap bisa sekolah di sekolah negeri.
TRIBUN-PAPUA.COM - Kantor Gubernur Jambi didatangi ratusan siswa dan orangtua yang melakukan unjuk rasa untuk menuntut agar tetap bisa sekolah di sekolah negeri.
Hal ini karena 120 siswa kini terkatung-katung tidak bisa sekolah karena tidak terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik) karena proses seleksi masuk sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi yang diduga korupsi.
Sedangkan ini merupakan unjuk rasa kedua kalinya, karena pemerintah belum memberikan solusi konkret terhadap ratusan siswa tersebut.
Baca juga: Keroyok Remaja yang Diduga Begal Hingga Tewas, Pelaku Serahkan Diri: Kami Hanya Bela Diri
Baca juga: Ricky Kambuaya Ingin Berkarier di Luar Negeri, Begini Respon Pelatih Persebaya Aji Santoso
"Kami kecewa. 120 anak telantar tak bisa sekolah. Mereka menjadi korban ketidakbecusan gubernur ngurusin rakyat," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Amir Akbar saat demo di depan kantor Gubernur Jambi, Senin (3/1/2022).
Ia juga mengungkapkan solusi yang diberikan pemerintah terhadap 120 anak SMA yang pindah ke sekolah swasta karena sangat memberatkan orangtua murid.
Pasalnya, anak-anak hanya ingin bersekolah di negeri agar biaya yang dikeluarkan orangtua tidak bengkak.
"Kalau sekolah swasta, anak-anak itu akan bayar SPP, uang ini, uang itu. Mereka orang miskin," kata Amir lagi.
Hak 120 anak ini, kata Amir, sama dengan anak-anak lainnya di SMA 8 Kota Jambi.
Pasalnya, saat masuk ke sekolah, mereka telah membayar uang Rp 3 juta-Rp 4 juta kepada kepala sekolah.
Bedanya, karena kesalahan pihak sekolah, ratusan anak ini tidak terdaftar di dapodik. Lalu, dengan kekuasaannya, pemerintah melarang anak-anak itu untuk sekolah.
Kata Wali Murid dan Siswa
Hal senada dikatakan Walimurid, Erlan (48). Ia mengatakan, anaknya berhak untuk mengenyam pendidikan di SMAN 8 Kota Jambi.
Dirinya berharap pemerintah tidak menyingkirkan anaknya ke sekolah swasta karena tidak adanya kemampuan membayar uang sekolah.
"Kami kalau punya uang dari awal, kami akan sekolahkan anak kami ke swasta," katanya.
Pertimbangan sekolah negeri, kata Erlan, bukan hanya keterbatasan dana, melainkan lokasi sekolah juga sangat dekat dengan rumahnya.
Baca juga: Viral Video Pengemudi Mobil Acungkan Benda Diduga Pistol ke Pemotor, Saksi: Ada Anak Kecil, Nangis
