Lukas Enembe Minta Masyarakat Tak Bangun Opini Soal Kesehatannya, Tokoh Adat: Kami Dijebak Oknum

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe telah kembali ke Jayapura untuk menjalankan roda pemerintahan, Senin (24/01/2022).

Kembalinya gubernur penomenal menyusul tuntasnya medical check up rutin di Singapura beberapa waktu lalu, serta menjalankan karantina di Jakarta.

Didampingi sang istri, Yulce Enembe dan keluarga, Gubernur Lukas tiba di Bandara Sentani menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 656, sekira pukul 07.30 WIT.

Baca juga: Lukas Enembe Tiba di Jayapura, Jubir: Jangan Ada Lagi Bangun Opini Kesehatan Beliau

Juru bicara Gubernur Papua, Rivai Darus mengatakan kedatangan orang nomor satu di Papua itu menjadi kebanggaan.

Ia menegaskan, Gubernur Lukas saat ini sudah dalam keadaan sehat dan siap menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Masyarakat bisa melihat kondisi nyata kesehatan Gubernur kita," kata Rivai kepada awak media, di Jayapura.

Rivai berujar, jangan lagi ada yang membangun opini tidak baik tentang kesehatan seseorang.

Baca juga: Kritik Kesehatan Gubernur Lukas Enembe, FPK Papua: Kami Dijebak Oknum!

"Kami siap melaksanakan agenda-agenda pemerintahan. Jadi mari bersama pemerintah membangun Papua bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan," pungkasnya. 

Dijebak Oknum

Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK), John Mauridz Suebu mengklarifikasi pemberitaan menyimpang dari yang sebenarnya terkait pernyataannya soal kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dalam keterangan pers beberapa waktu lalu, pihaknya tidak membicarakan atau mendesak Pemerintah Pusat segera menunjuk Penjabat Gubernur Papua, mengingat kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe saat ini dalam pengobatan.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Disarankan Yan Christian Warinussy Mengundurkan Diri, Ada Apa?

“Kami ditelepon untuk jumpa pers, materi kami ialah berbicara hak-hak masyarakat adat yang diabaikan oleh Pemda. Seperti yang telah kami laporkan, kami di FKP tidak berbicara kepentingan politik."

"Isi berita harus pisahkan pendapat toko adat, agama, dan FPK,” kata John Mauridz Suebu lewat gawainya, kepada Tribun-Papua.com, pada Sabtu (8/1/2022).

Menurutnya, FPK Papua dalam jumpa pers tersebut mendorong negara segera mengingatkan Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura agar tidak lupa janji manis usai PON XX dan Peparnas 2021.

“Tuntutan kami adalah masalah PON diselesaikan, karena sejumlah lahan ulayat digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, bahkan belum dibayar Pemerintah Papua. Di antaranya venue kriket,” ujarnya.

Baca juga: Dewan Adat di Sentani Minta Gubernur Papua Legowo