Pesan AGW di Musda KNPI: Rawat Kebhinekaan dan Jaga Damai Papua

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua, Albertho G Wanimbo (AGW) mengajak para OKP dan jajaran DPD II dapat mengkuti prosesi Musda ke-XV secara baik sehingga seluruh hak suara dapat dipercayakan kepada pemimpin KNPI ke depannya.

"Hajatan ini begitu penting bagi kami sebagai ajang bagaimana kita mencari para pemimpin baru kepemudaan di tanah Papua," kata AGW dalam sambutannya di Aston Hotel Jayapura, Senin (24/1/2022).

Sebagai pilar pemuda, kata Albertho, KNPI harus berkoordinasi intens dengan pihak keamanan dan seluruh tokoh pemuda dalam meramu persatuan dan kesatuan, demi menjaga kedaimaian di Papua.

Baca juga: Lukas Enembe Minta Masyarakat Tak Bangun Opini Soal Kesehatannya, Tokoh Adat: Kami Dijebak Oknum

"Kami sudah berjalan kurang lebih sekitar tiga tahun dan hingga saat ini masih terus menjadi mitra strategis dan berkolaborasi secara internal maupun eksternal. Bersama pemerintah berkomitmen menjaga tanah Papua serta keutuhan negara Republik Indonesia," jelasnya.

AGW sapaan akrab Albertho G Wanimbo berharap, ke depannya KNPI tetap jadi wadah bernaungnya para pemuda dan terus bermitra di Papua dalam merawat kebinekaan.

Baca juga: MPM Uncen: Polda Papua Segera Proses 8 Mahasiswa Pengibar Bintang Kejora Secara Adil

Sebab menurutnya, KNPI lahir untuk merekatkan kebangsaan dan kebinekaan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Albertho juga menyinggung soal dinamika dualisme yang terjadi dalam kubu KNPI.

"Tentang dualisme yang kemarin terdengar dimana-mana, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemimpin daerah, khususnya Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota serta Polda, ketika dualisme itu muncul di tanah Papua maka kita perlu menandakan dengan keabsahan," ujarnya.

Baca juga: Musda KNPI Papua, Gubernur Papua: Kembalikan Fungsi KNPI Sebagai Laboratorium Kader

Hal itu penting sebagai landasan dasar organisasi dalam beraktivitas.

"Untuk itu saya berharap kepada para pemimpin daerah untuk tidak mengeluarkan SKT sebagai syarat dasar untuk berkecimpung atau bermitra strategis dengan pemerintah daerah," ujarnya. (*)