Soekarno, Bung Besar yang Bergaji Kecil Pasca-revolusi

TRIBUN-PAPUA.COM - Perang, utang masa lalu, konsep pembangunan, hingga inflasi berakibat merosotnya ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan. 

Rakyat Indonesia pun menderita. Terlebih, pembangunan ekonomi bukan prioritas utama. 

Soekarno memahami benar penderitaan rakyatnya. Sebagai gantinya ia enggan mengambil gaji tinggi.

Gajinya cenderung kecil. Ia bahkan acap kali pinjam duit ke ajudannya. Kondisi itu membuatnya dikenal sebagai salah satu kepala negara yang melarat.

Periode revolusi kemerdekaan (1945-1949) adalah periode penuh perjuangan bagi bangsa Indonesia.

Secara politis, Indonesia memang sudah merdeka. Tapi tidak secara ekonomi. Ketergantungan Indonesia kepada perusahaan asing jadi rangkaian bab yang tak pernah usai.

Kondisi itu diperparah lagi karena perang revolusi, inflasi, dan konsep pembangunan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Kala Soekarno Izinkan Etnis Tionghoa Kibarkan Bendera Tiongkok Saat Hari Besar

Namun, bukan berarti Indonesia tak memiliki rencana untuk meningkat pembangunan ekonomi. Penyitaan aset kekayaan dan nasionalisasi perusahaan asing sempat jadi ajian. Sekalipun penuh resiko.

Pengambil alihan itu sempat diyakini sebagai juru selamat.

Nyatanya, jauh panggang dari api. Ekonomi Indonesia yang seharusnya melesat jadi menurun tajam karena ragam masalah.

Kurangnya tenaga ahli dan alat produksi adalah beberapa di antaranya.

Soekarno pun mencoba mengambil sikap dengan  menggelorakan narasi : politik sebagai panglima.

Slogan itu mengemuka selama pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Tujuannya tak lain supaya pembangunan ekonomi dapat berkembang pesat. Indonesia pun dapat bersinar di mata dunia karenanya.  

Faktanya narasi itu tak ubahnya sebuah retorika belaka. Di lapangan, masalah ekonomi tak pernah jadi prioritas utama pemerintah Indonesia.

Baca juga: Marhaenisme Itu Ditemukan Soekarno Saat Bersepeda