Soekarno, Bung Besar yang Bergaji Kecil Pasca-revolusi

“Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin secara de jure ditandai dengan berlakunya Dekrit Presiden. Dalam kerangka Demokrasi Terpimpin Soekarno mencoba untuk memperkenalkan sistem sosialisme yang disebuatnya sebagai: sosialisme ala Indonesia. di dalam semboyan sosialisme tersebut, terdapat banyak sekali retorika nasionalis yang tertuju pada penciptaan transformasi ekonomi serta pengembangan sektor modern.”

“Dalam situasi demikian, apa yang dahulu menjadi tujuan para politisi yang menganut pandangan ekonomi nasional, kemudian diterjemahkan dalam slogan-slogan politik. Karena itu makin sedikit perhatian yang diberikan kepada bidang ekonomi dan yang terkait, sehingga menghalangi pelaksaan yang efektif dari Rencana Pembangunan Lima Tahun,” ungkap Bondan Kanumoyoso dalam buku Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia (2001).

Ambisius dan Tidak Realistis

Selama periode Demokrasi Terpimpin, langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah cenderung ambisius dan tak realistis.

Permasalahan makin banyak muncul ketika pemerintah turut mengubah posisi Bank Indonesia. 

Dimana Bank Indonesia dulunya dapat bebas membuat kebijakan sendiri tanpa adanya campur tangan penguasa, menjadi berada di bawah pangkuan empunya kekuasaan.

Bank Indonesia langsung mencetak uang sebanyak-banyaknya. Uang itu digunakan banyak untuk membiayai proyek ambisius pemerintah Indonesia.

Mereka membangun banyak proyek mercusuar, agitasi dan propaganda terhadap Malaysia, nasionalisasi perusahaan asing, serta pembelian peralatan tempur.

Baca juga: Menengok Sisi Humanis dari Selera Lidah Presiden Soekarno

Tindakan itu jelas mengundang masalah: inflasi melonjak. Segenap rakyat Indonesia harus menanggung imbasnya: kemiskinan.

“Pertengahan dasawarsa 1960-an adalah masa suram bagi perekonomian Indonesia. Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor utama menunjukkan kemunduran semenjak tahun 1950. Pendapatan riil per kapita dalam tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah daripada dalam tahun 1938. Sektor industri yang menyumbangkan hanya sekitar 10 persen dari Produk domestik bruto dihadapkan pada masalah pengangguran kapasitas yang serius.”

“Di awal dasawarsa tersebut defisit anggaran belanja negara mencapai 50 persen dari pengeluaran total negara, penerimaan ekspor sangat menurun, dan selama tahun 1964-1966 hiperinflasi melanda negara ini dengan akibat lumpuhnya perekonomian,” jelas Anne Booth dan Peter McCawley dalam buku Ekonomi Orde Baru (1986).

Gaji Kecil Bung Besar

Bung Karno mengetahui dengan pasti tiap masalah yang mendera Indonesia. Ia memiliki empati yang tinggi atas penderitaan yang dialami oleh segenap rakyat Indonesia.

karena itu, penderitaan rakyat akibat pembangunan ekonomi tak saja membuatnya prihatin, tapi juga memberinya gambaran, jika membesarkan suatu bangsa adalah pekerjaan yang kompleks.

Menurut Bung Karno, mengeluarkan masyarakat dari krisis bukan melulu harus dibantu perkara urusan perut. Rakyat juga harus diberikan makanan untuk jiwanya.