Subsidi Minyak Goreng Papua
Kebijakan Minyak Goreng Rp 14 Ribu Belum Optimal se-Indonesia
Hingga kini, janji Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi perihal minyak goreng Rp 14 ribu membanjiri pasar belum terpenuhi
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kebijakan minyak goreng Rp 14 ribu per liter belum optimal penerapannya di seluruh Indonesia.
Stok atau persediaan minyak goreng merupakan satu hal yang menjadi tuntutan.
Padahal, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pekan lalu berjanji bahwa minyak goreng subsidi pemerintah itu akan membanjiri pasar.
Baca juga: Kebijakan Minyak Goreng Rp 14 Ribu Belum Merata, Inkopas Surati Kemendag
Hingga kini, janji tersebut belum terpenuhi.
Di beberapa daerah, minyak goreng murah sangat sulit didapatkan, bahkan miyak goreng dengan harga mahal pun ikut-ikutan langka.
Persediaan minyak goreng murah yang ada di ritel modern paling hanya bertahan beberapa saat, setelah diserbu konsumen kembali habis.
Menurut Kepala Adm Pusat Borma Group, Yudi Hartanto, kalau dirunut ke semua stok per kemarin, data di Aprindo Jawa Barat, ada sekitar 780 ribu liter.
Baca juga: HET Minyak Goreng Ditetapkan, IKAPPI Angkat Bicara
"Nah kebutuhan masyarakat sementara ini dari pasar tradisional, pasar rakyat, pedagang tradisional, ini kan semua konsumennya, kelihatannya beralih ke ritel modern untuk memperoleh minyak goreng ini," ujar Yudi saat dihubungi, Kamis (10/2/2022).
Yudi mengungkapkan, hal itu menyebabkan berapa pun minyak goreng yang dipajang akan habis dalam waktu satu hingga dua jam saja.
"Untuk minimarket, mereka kan pengiriman dijatah, dari distribution center, itu menyebabkan keterlambatan. Tapi kalau stok dengan 780 ribu ini ya harusnya cukup untuk beberapa hari ke depan," kata Yudi.
Baca juga: Mendag Minta Produsen Percepat Penyaluran Minyak Goreng
Memang, kata Yudi, dilihat data ini, ada di bawah rata-rata harian di retail modern.
Sebab ada perpindahan konsumen yang biasanya belanja di pasar rakyat ke retail modern.
"Jadi kalau kosong, enggak juga, stoknya ada. Nah ditambah lagi dari distributor memang blm bisa memenuhi PO atau purchase order yang diterbitkan masing-masing oleh toko retail," katanya.
Saat ini, kata Yudi, pihaknya mengutamakan pemerataan, berusaha mengantisipasi konsumen yang berbelanja lebih dari dua liter.
"Kami juga sebagai pedagang pengecer ini tidak bisa melarang konsumen, walaupun kita tahu dia bolak-balik transaksi, bawa dua liter, keluar, nanti gantian ke kasir lain atau ke toko lain. Pada prinsipnya kami tidak bisa melarang, kecuali jelas-jelas dia membawa dua kali dua liter, misalnya, atau lebih dari ketentuan, itu pasti kami tolak," katanya.
