BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah hingga Urus STNK, Simak Kapan Aturan Itu Mulai Berlaku

Jokowi keluarkan aturan mengenai BPJS Kesehatan jadi syarat wajib bagi warga yang ingin akses fasilitas publik. Simak kapan aturan itu mulai berlaku.

TribunWow.com/Tiffany Marantika
Kartu BPJS Kesehatan - Jokowi keluarkan aturan mengenai BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mengakses fasilitas publik. Simak kapan aturan tersebut mulai berlaku. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Aturan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mengakses fasilitas publik menuai sorotan.

Aturan tersebut dikeluarkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengenai tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jokowi memberikan instruksi kepada 30 kementerian/lembaga supaya mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Beberapa hal yang ia instruksikan yakni meminta agar kementerian dan lembaga terkait untuk menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib bagi masyarakat yang ingin mengakses fasilitas publik.

Salah satu yang paling disorot yakni terkait dengan jual beli tanah yang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Syarat Wajib untuk Jual Beli Tanah Tuai Kritik, Pengamat: Paksaan dan Mengada-ada

Namun demikian, beleid tersebut juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi calon jemaah umrah dan haji serta pada pembuatan SIM, STNK, serta SKCK.

Lalu, kapan ketentuan tersebut mulai berlaku?

1. Jual-Beli Tanah

Syarat BPJS Kesehatan untuk jual-beli tanah berlaku mulai 1 Maret 2022. Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus sekaligus Juru Bicara kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi.

"Benar, mulai 1 Maret 2022 (diberlakukan)," jelas Taufiqulhadi seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (22/2/2022).

Dia menjelaskan, setiap pembelian tanah yang dimulai 1 Maret 2022 harus melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan.

Taufiqulhadi menuturkan, ketentuan tersebut berlaku untuk setiap kelas BPJS kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3.

"Jadi, kalau ada Juru Bicara seperti saya juga membeli tanah, maka harus melampirkan juga," tambah Taufiqulhadi.

Pada Inpres Nomor 1/2022, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Agraria/Tata ruang/Kepala BPN untuk memastikan pendaftaran jual beli tanah merupakan peserta aktif JKN.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved