ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Ini Daftar 3 Kandidat Kepala Badan Otorita IKN dari Non-partai, Termasuk Ridwan Kamil

Jokowi menyebut sosok calon pemimpin ibu kota baru "Nusantara" akan berasal bukan dari kalangan partai politik.

TRIBUNNEWS.COM/FACHMI RACHMAN
Pemandangan kawasan lahan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dari Ketinggian, Rabu (2/10/2019). Lahan HTI milik PT IHM ini rencananya akan menjadi salah satu lokasi pengembangan Ibu Kota Negara yang baru. 

Menteri BUMN Erick Thohir memilih Bambang untuk menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Bambang Brodjonegoro juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur.

Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Jumat (27/8/2021). Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang Brodjonegoro sebagai komisaris.

Bambang sempat mengomentari mengenai namanya yang masuk sebagai kandidat CEO Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

"Ya kalau terpilih kita lihatlah. Jangan berandai-andai dulu," ucap Bambang usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2020), seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata IKN Nusantara, Sandiaga Uno: Utamakan Kelestarian Lingkungan

3. Tumiyana

Tumiyana, calon pemimpin ibu kota baru diketahui memiliki bisnis beras dan sapi. Omsetnya pun capai triliunan rupiah.
Tumiyana, calon pemimpin ibu kota baru diketahui memiliki bisnis beras dan sapi. Omsetnya pun capai triliunan rupiah. (KONTAN)

Tumiyana merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. Karier Tumiyana banyak dihabiskan di BUMN karya.

Sebelum berlabuh ke Wika, ia merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018.

Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Tak hanya bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras.

Sekilas soal Kepala Badan Otorita

Badan Otorita Nusantara tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. Lembaga setingkat menteri ini nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.

Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus ibu kota Nusantara.

Kepala Otorita ibu kota negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh presiden. UU IKN mengamanatkan, Jokowi punya waktu dua bulan untuk memilih kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan.

Meski sejumlah nama kandidat Kepala Badan Otorita sudah bermunculan, tak menutup kemungkinan akan ada nama-nama calon pemimpin ibu kota baru lainnya.

"Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup," sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat (21/1/2022).

Mengenai syarat pernah memimpin daerah dan punya latar arsitek, Wandy mengatakan hal tersebut merupakan kriteria ideal.

Baca juga: Mulai 2022 Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipangkas, Biayai Bangun Ibu Kota Negara

"Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Itu jadi poin plus," sebutnya

"Karena memang tantangan membangun dan memindahkan ibu kota negara itu kan relevan dengan itu," lanjut Wandy.

Meski begitu, keputusan terakhir mengenai siapa yang akan menjadi kepala Badan Otorita ibu kota Nusantara tetap kembali berada di tangan Jokowi.

Wandy pun mengatakan, partisipasi publik akan diperhitungkan dalam Jokowi menentukan calon pemimpin ibu kota baru.

"Saya kira semuanya kita sangat mengenal good governance itu penting. Tentu hal itu sudah dipikirkan, tetapi sekarang ini eranya partisipasi publik," terang kata dia.

Wandy menyatakan, masukan dari berbagai pihak termasuk yang berkembang di ruang publik akan dipertimbangkan.

"Pertimbangan Presiden bisa dari mana saja, termasuk dari apa yg berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada Presiden," tutup Wandy. (*)

Berita lainnya terkiat IKN

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ridwan Kamil Termasuk, Ini 3 Kandidat Kepala Badan Otorita IKN dari Non-partai

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved