Minta Anak Buahnya Tak Bicara Aneh-aneh soal IKN, KSAD: Loyalitas Tegak Lurus kepada Presiden
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI dan Polri tak berdebat mengenai IKN di grup WA.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI dan Polri tak berdebat mengenai ibu kota negara (IKN) di grup WhatsApp.
Dudung menegaskan, TNI AD mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
“Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final,” ujar Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabes AD, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Ia menyatakan bahwa apa pun yang terjadi mengenai kebijakan IKN, TNI AD akan mengikuti dan siap berpindah ke wilayah ibu kota baru.
Baca juga: Ada Personel TNI-Polri Bicara Tak Setuju IKN di Grup WA, Jokowi Minta Didispilinkan: Hati-hati
Kepada para komandan satuan, Dudung mengingatkan agar tidak berbicara yang aneh-aneh mengenai kebijakan IKN.
Ia menyatakan, prajurit TNI AD mendukung dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah.
“Komandan satuan di sini ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-anehlah. Kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita,” tegas dia.
Selain itu, ia memastikan bahwa TNI AD siap membantu proses pengamanan ketika pembangunan dilakukan.
Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan satuan-satuan kecil TNI AD di wilayah IKN.
Baca juga: Jokowi Risaukan Polemik IKN dalam WAG TNI-Polri, Pengamat: Presiden Hendak Pastikan Dukungan Penuh
“Tentunya nanti pada saat proses akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan pada saat proses pembangunan, itu nanti yang akan ditempatkan,” imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal karena atas nama demokrasi.
Selain itu, ia menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan untuk hal-hal kecil. Contohnya, pembicaraan mengenai ketidaksetujuan terhadap kebijakan IKN di grup-grup WhatsApp.
Sebab, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Untuk itu, pimpinan TNI dan Polri kini harus berhati-hati apabila pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.
Baca juga: Siap Tertibkan Grup WhatsApp Internal TNI AD, KSAD Dudung Tegaskan Dukung Pemindahan IKN
"Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," katanya dalam TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
