Soal Teguran Jokowi, TB Hasanuddin: Aparat pun Tak Luput dari Pengaruh Paham Radikal Terorisme

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo menegur personel TNI dan Polri dan juga keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, menilai bahwa teguran Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat.

Hal ini mengingat TNI dan Polri berada di garda terdepan dan benteng pertahanan negara.

“Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegur TNI-Polri yang membahas kebijakan pemerintah perihal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di whatsapp grup (WAG).

Baca juga: Eks Caleg Golkar Dapil Papua Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketum KNPI

Baca juga: Jajaran TNI AD Diminta Selektif Undang Penceramah, Jenderal Dudung: Jangan yang Terpapar Radikalisme

Menurut Hasanuddin TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah.

Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata.

"Arahan Pak Jokowi sudah pas. Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," ujarnya.

Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal

Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

"Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," ujar Jokowi. (*)