Kekerasan KKB Papua Terus Berulang, Pengamat Anjurkan Pemerintah Buka Dialog

TRIBUN-PAPUA.COM - Serangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus berulang.

Serangan tidak hanya kepada TNI, Polri, tapi juga menyasar warga sipil.

Yang terbaru, delapan pekerja Palapa Timur Telematika (PTT) tewas ditembaki anggota KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3/2022).

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, serangan KKB tersebut merupakan sebuah upaya provokasi.

Baca juga: Dikawal Aparat Keamanan, Begini Proses Pemakaman Jenazah Bebi Tabuni Korban KKB Papua

Dia mengatakan, bereaksi atas teror KKB dengan serangan balasan bukanlah hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda mereka.

Menurut Fahmi, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah kembali membuka dialog dengan kelompok tersebut. 

"Yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebuntuan politik bisa diakhiri. Tanpa itu, kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Apalagi jika kita kemudian kembali melakukan pendekatan keras," katanya kepada Kompas.com, melalui pesan WhatsApp, Senin (7/3/2022).

Fahmi menilai, selama bertahun-tahun pemerintah cenderung melakukan pendekatan keras untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Namun, fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah.

Baca juga: Jenazah Bebi Tabuni Korban KKB Dimakamkan di Puncak Papua, Santunan Duka Diserahkan

"Dampaknya, problem utama di Papua adalah trust. Kepercayaan publik pada itikad baik pemerintah sangat rendah. Warga cenderung curiga dan pesimis pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah Papua," lanjutnya.

Bukan tanggung jawab TNI-Polri saja

Menurut Fahmi, masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, mengutamakan dialog, dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras serta militeristik.

Selain itu, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, melainkan pemerintah secara keseluruhan, karena kebijakan baru adalah merangkul, bukan memukul.

"Memulai hal baru setelah kegagalan pendekatan sebelumnya memang bukan hal mudah. Tapi lebih baik mencoba ketimbang melanggengkan kekerasan di Papua," ujarnya.

Bukan berarti berharap pemerintah tidak lagi melibatkan TNI-Polri dalam penyelesaian masalah Papua.