Keuntungan Koruptor di Indonesia: Punya Hakim Dermawan, Pangkas Masa Tahanan dengan Berbagai Alasan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Siapa tak kenal Edhy Prabowo, terpidana kasus korupsi berupa penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih benur lobster.

Edhy dihukum 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta di tingkat banding.

Namun, Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi 5 tahun penjara.

Dalam putusannya, MA berasalan bahwa pemangkasan vonis ini diberikan karena kinerja baik Edhy selama menjabat sebagai menteri.

Baca juga: IKN Jadi Proyek Mangkrak ketika Pemerintahan Jokowi Berakhir?

Hakim kasasi menanggap, kinerja Edhy yang dinilai baik adalah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Pemangkasan vonis ini bukan kali pertama terjadi, hakim di Indonesia kerap mendapat sorotan karena sejumlah putusannya dianggap menguntungkan koruptor.

Alasannya pun beragam.

Apa saja alasannya?

Wanita harus mendapat perhatian

Pada pertengahan tahun lalu, pemangkasan vonis Jaksa Pinangki dari 10 menjadi 4 tahun penjara menuai sorotan.

Pasalnya, hakim berasalan bahwa Pinangki merupakan seorang seorang ibu dari anak berusia empat tahun, sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

Baca juga: Sulit Tarik Uang, WNA Rusia di Bali Buka Rekening Bank di Lokal Indonesia

Selain itu, Pinangki juga dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta ikhlas sudah dipecat dari profesi sebagai jaksa.

Pertimbangan lainnya adalah Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Cukup menderita akibat cacian dan hinaan

Vonis terpidana kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek Juliari Batubara juga menuai banyak sorotan.