Soal Pemindahan IKN, Kepala BIN: Minimalisasi Dampak Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Dalam kaitannya dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan, menjelaskan bahwa persoalan yang lebih penting sekarang justru terletak pada bagaimana meminimalisasi dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya di masa mendatang setelah ibu kota negara nanti berpindah.

“Berbagai dampak tersebut tentu memiliki korelasi signifikan terhadap aspek keamanan dan pertahanan di masa depan, terutama di kawasan sekeliling ibu kota negara baru,” ujar Budi Gunawan dalam keterangan tertulis, Jumat (11/3/2022).

Karenanya, dalam proses pembangunan IKN sejak awal perlu melakukan langkah-langkah antisipatif, mulai dari pilihan model pembangunan, pendekatan, dan pelaksanaannya.

“Proses pembangunan IKN harus benar-benar mampu meyakinkan kepada semua pihak bahwa pemindahan ibu kota negara adalah sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat,” kata dia.

Dia menambahkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur seperti ditegaskan Presiden Jokowi adalah demi menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial.

Baca juga: IKN Jadi Proyek Mangkrak ketika Pemerintahan Jokowi Berakhir?

Menurut Budi, selama ini ada beberapa pilihan konsep pembangunan yang telah diterapkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Misalnya model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi tinggi.

Model ini menuntut syarat adanya kondisi politik yang stabil agar mampu menarik para investor baik asing maupun dalam negeri berinvestasi dalam berbagai kegiatan perekonomian, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja secara luas.

“Model pembangunan ini pernah diterapkan pada era Orde Baru, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan bisa menekan angka pengangguran karena meningkatnya lapangan pekerjaan,” ujar Budi Gunawan.

Namun, karena menuntut jaminan stabilitas politik, maka kehidupan demokrasi surut dan organisasi masyarakat sipil kurang berperan, semuanya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.

Libatkan Swasta

Budi menilai, proses pembangunan IKN perlu melibatkan peran swasta karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di tengah masa pandemi seperti sekarang ini.

Namun menurut dia, pelibatan swasta tidak harus menggunakan logika ekonomi saja, dalam arti mengedepankan motif laba.

Sejak awal harus menyadari bahwa pembangunan IKN adalah untuk kepentingan pemerataan pembangunan, melibatkan masyarakat sekitar, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial.

Baca juga: Para Gubernur Bawa Tanah dan Air dari Daerahnya ke IKN, Mahfud MD Ungkap Makna Simbolis di Baliknya

Dia mengatakan, saat ini hampir 60 persen penduduk di Indonesia tinggal dan bermukim menetap di pulau Jawa.