Badan Perbatasan dan Kerja Sama Papua Perkuat Sinergitas dengan Stakeholder Pengelola Perbatasan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com Gratianus Silas

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara khususnya di Papua.

Diketahui, Papua merupakan daerah paling timur Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG).

Di Papua, terdapat pintu perbatasan di wilayah utara dan di wilayah selatan.

Baca juga: Pemprov Papua Berharap Pintu Perbatasan RI-PNG Skouw Dibuka, Ini Penjelasan Suzana Wanggai

Di wilayah utara Papua, terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Kota Jayapura.

Sedangkan di wilayah selatan Papua ada PLBN Sota di Merauke.

Demikian, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua terus melakukan sinergitas bersama stakeholder pengelola perbatasan dengan tujuan pengembangan dan peningkatan di wilayah perbatasan negara.

Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi merupakan upaya dalam pengembangan wilayah perbatasan negara, termasuk pembangunan jalan-jalan koridor atau penghubung di kawasan perbatasan.

Tujuannya, pengembangan perbatasan dan potensi-potensi di perbatasan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga.

Baca juga: Antisipasi Lintas Batas Ilegal di Perbatasan RI-PNG, Polisi Bersama Imigrasi Gelar Sweping

Terlebih persoalan yang kerap melekat pada kawasan perbatasan antara lain perihal keterbatasan pelayanan infrastruktur, rendahnya kesejahteraan masyarakat, hingga adanya ancaman pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, perkembangan kawasan perbatasan masih perlu ditingkatkan dengan membangun sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat.

Baca juga: UPT Pertanian Kementan Perkuat Pertanian dan Ekspor Daerah Perbatasan RI-PNG

Pembangunan wilayah Perbatasan Negara dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) tanpa meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk wilayah perbatasan negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal. (*)