Soal Minyak Goreng, Kemendag: Kami Tak Bisa Mengontrol Mafia Karena Terbatas Wewenang

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Problem harga dan kelangkaan minyak goreng menjadi satu dia antara issu yang cukup menarik untuk diulik.

Hampir sebagian daerah di Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng.

Hingga pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi.

Walau ada subsidi, kelangkaan tetap saja terjadi.

Baca juga: Ini Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Setelah HET Dicabut

Kini, pemerintah telah menarik harga eceran tertinggi (HET) dari minyak goreng kemasan.

Alkhasil, hampir sebagian swalayan dibanjiri minyak goreng dengan harga standar, bahkan ada yang menaikkan harganya.

Melihat hal tersebut, Kementerian perdagangan (Kemendag) melangsungkan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada, Kamis (18/3/2022).

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengaku tidak bisa mengontrol mafia-mafia minyak goreng karena memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah mafia dan spekulan minyak goreng.

"Dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," ujarnya saat Rapat Kerja dengan DPR Komisi VI, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Minyak Goreng Kembali Melimpah Saat Harga Naik, Titin Suebu: Itu Toh Pasti Ada Penimbun!

Oleh karenanya, dia meminta bantuan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan minyak goreng.

"Sementara ini kita punya datanya dan sedang diperiksa oleh kepolisian Satgas Pangan tetapi keadaannya sudah sangat kritis oleh ketegangan," ucapnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, masih ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Mendag dalam mengusut mafia minyak goreng ini.

Baca juga: Pasca-HET Dicabut, Harga Minyak Goreng di Papua Melambung

"Kan harusnya bisa koordinasi dengan Satgas Pangan lakukan penangkapan dan ada sanksi karena tugas Mendag mengawasi kegiatan perdagangan," kata Bhima dikutip dari laman Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Pemerintah sebagai pengayom rakyat harus berani melawan mafia-mafia minyak goreng yang sudah membuat sengsara rakyat beberapa bulan belakangan.

"Kalau gagal mengawasi ya sudah berarti fungsi sebagai Menteri Perdagangan tidak berjalan. Ini sangat memalukan pemerintah kalah dengan mafia minyak goreng," ucapnya.