Pemekaran Papua
Koalisi Kemanusiaan : Pemerintah dan DPR Harus Libatkan MRP Dalam Pemekaran Provinsi Papua
Koalisi Kemanusiaan menyayangkan persetujuan Baleg DPR RI atas rancangan undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua
Editor:
Maickel Karundeng
lihat foto
Tribun-Papua.com/Kompas.com
Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan rencana pemekaran provinsi di depan Gapura Universitas Cenderawasih, Aksi tersebut berbarengan dengan aksi di lima titik lainnya yang tersebar di Distrik Abepura dan Heram, Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022)(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
"Pemekaran Papua mendorong situasi yang tidak kondusif bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Papua,” kata Usman.
Baca juga: Meski Dibentuk Gubernur Lukas Enembe, Lembaga UP2KP Tidak Dapat Dana Tahun 2022
Koalisi Kemanusiaan Papua adalah kemitraan sukarela yang terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, Elsam Jakarta.
Selanjutnya, Kontras, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas.(*)
Rekomendasi untuk Anda
