Saling Serang Antara KKB dan TNI, IPMNI Minta Pemkab Nduga dan Pemprov Papua Selesaikan Konflik

9.Panglima TNI dan Kapolri tidak menarik pasukan dari Ndugama dan seluruh tanah Papua, maka segera buka lapangan perang terbuka secara resmi antara TNI-POLRI dan TPNPB-OPM di Papua sesuai dengan Hukum Humanither agar tidak mengorbankan Rakyat sipil yang Nduga dan Seluruh Papua.

Baca juga: Ini Identitas Dua Korban Meninggal Dunia Saat Kecelakaan Tunggal di Merauke

10.Negara Kesatuan Republik Indonesia segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap Anak Sekolah atas Nama Parunus Lokbere (Umur 17 tahun), dan warga Sipil Siu Karunggu 20 tahun, Elias Karunggu 35 tahun dan Endrik Lokbere 28 tahun Dan sebanyak masyarakat Nduga yang korban 257 atas dampak Operasi Militer TNI-Polri oleh Presiden Joko Widodo di wilayah Ndugama – Papua.

Baca juga: HUT ke-56 Tahun, Manajemen Beri Bonus Rata-rata 4 Kali Gaji Bagi Insan Bank Papua

11.Pemerintah Pusat, Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 40.000-an pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri vs TPNPB Kodap III Ndugama sejak 4 Desember 2018 hingga 2022.

Baca juga: Semarak HUT ke-56 Tahun Bank Papua, Zendrato : Terus Tumbuh, Berkembang, dan Eksis

Dia mengatakan, pihaknya sangat mengutuk keras pemerintah dalam hal ini Bupati Nduga yang sedang mengurus berbagai kebijakan besama dengan Staf KSP Deputi V dan Kementrian Perhubungan yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo yakni :

-Jalan Tol Laut Agasta, Sawa Erma, Mumugu, dan Batas Batu Kabupaten Nduga yang adalah jelas sedang dan merusak tanah ulayat adat juga akan merusak harkat dan martabat beserta menghilankan nywa rakat sipil di kabupaten Nduga.

Baca juga: Dana Otsus Tahap Pertama Belum Ditransfer, Pemprov Belum Bayar Biaya Kuliah Mahasiswa Diluar Negeri

-Hentikan Pembahasan jalan darat yang dapat menghubungkan lintasan dari Mugumu Satu ke – kenyam, dari Kenyam ke Mbua – kemudian dari Mbua Ke Iniye serta Kenyam Gearek termasuk dari akses menghubungkan Nduga Yahukimo yang merupakan keutungan bagi basisnya militer Indonesia Yaitu TNI-Polri-BIN dan BAIS membunuh rakyat Nduga.

-Hentikan pembahasan Administrasi Daerah Otonom Baru ( DOB ) di perbatasan antar kabupaten yang dilakukan oleh Bupati Nduga, Bupati Timika, Bapati Puncak, Bupati Jaya Wijaya, Bupati Asmat dan Bupati Yahukimo.

Baca juga: Hendak Bawa Ganja ke Nabire dan Manokwari, Polisi Tangkap Dua Pemuda di Pelabuhan Jayapura

Ia menambahkan, dengan situasi konflik ini pihaknya meminta agar Pihak Gereja-Gereja di tanah Papua Segera Membuka suara.

"Pihak gereja segera buka suara dan memberikan perlindungan terhadap domba-domba dari ancaman militer dan TPNPB,"tambah dia. (*)