Subsidi Minyak Goreng Papua

Mafia Minyak Goreng Ternyata Ada di Lingkaran Kemendag, Kejagung Diminta Ungkap Aktor Utama

Presidium Poros Peduli Indonesia (Populis) meminta pengusutan kasus mafia dan kartel minyak goreng ini tak boleh berhenti pada Dirjen Kemendag.

Tribunnews.com/istimewa
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana, akhirnya jadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. 

Selain Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menjerat tiga orang dari pihak swasta.

Mereka berinisial MPT (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia), SMA (Senior Manager Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT (General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas).

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng, Ini Total Harta Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana

Menanggapi ini, Presidium Poros Peduli Indonesia (Populis) Bursah Zarnubi, mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum terhadap mafia minyak goreng.

Bursah meminta pengusutan kasus mafia dan kartel minyak goreng ini tak boleh berhenti pada Dirjen Kemendag dan tiga tersangka lainnya.

“Menurut kami, Dirjen tidak berdiri sendiri. Ini pasti ulah keserakahan para mafia dan kartel migor,” kata dia, dalam keterangannya, pada Rabu (20/4/2022).

Dia mengatakan upaya penetapan status tersangka ini merupakan langkah positif pemerintah yang harus diapresiasi dan didukung penuh.

Hal ini, karena ulah para pelaku telah menyulitkan kehidupan masyarakat dan industri kecil yang bergantung kepada minyak goreng.

"Ini wajib dibongkar dan ditertibkan,” ujarnya.

Dia menegaskan, negara tidak boleh kalah kepada kelompok Mafia dan Kartel Minyak Goreng yang berkongsi dengan pejabat.

Dia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan hal itu, karena bagaimana mungkin Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia minyak goreng bisa langka dan mahal.

Kasus ini, kata dia, telah menjadi catatan buruk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebab kerugian yang ditimbulkan tak hanya dari sisi perekonomian.

Namun, dia melanjutkan, kelangkaan minyak goreng berdampak kepada stabilitas politik dalam negeri dengan banyaknya gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat.

Untuk keperluan pengungkapan kasus, kata dia, aparat penegak hukum juga dapat meminta keterangan para pihak termasuk menteri di Kabinet Indonesia Maju yang terkait ekspor-impor minyak goreng.

Baca juga: Mendag Lutfi Teriak Mafia Minyak Goreng, Malah Pejabatnya Jadi Tersangka

Sebab, dia melanjutkan, adanya kasus ini membuat kelangkaan dan kenaikan harga serta izin ekspor minyak goreng yan tidak terkendali.

Dia menambahkan, penyalahgunaan tataniaga migor, dapat dikategorikan sebagai subversi ekonomi, kategori sabotase yang bisa membahayakan stabilitas politik dan ekonomi nasional.

"Sehingga kelangkaan dan kenaikan harga terjadi. Jaksa agung jangan lagi ragu untuk membawa ke pengadilan subversi ekonomi," tambahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dirjen Kemendag Tersangka Kasus Minyak Goreng, Kejagung Diminta Ungkap Aktor Intelektual, 

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved