Pemekaran Papua

MRP Bawa Aspirasi Tolak DOB ke Jokowi, Yan Mandenas Protes: Sarat Kepentingan Politik Praktis!

Selain pemekaran Papua, aspirasi perihal otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat juga dibawa MRP dan MRPB kepada kepala negara.

Istimewa
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) telah bertemu Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, MRP menyatakan sikap menolak tegas pemekaran tiga provinsi baru di Papua.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, penolakan ini bukan hanya aspirasi MRP semata sebagai lembaga representasi kultural, melainkan juga orang asli Papua (OAP).

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, buka suara.

Baca juga: Mahfud MD Klaim 82 Persen Rakyat Papua Sepakat Pemekaran, Filep Wamafma: Mana Datanya?

Mandenas menyebut pimpinan dan anggota MRP tidak paham tugas dan fungsi (tupoksi).

“Saya pikir MRP harus baca, pahami, dan tafsirkan secara baik Pasal 1 – 79 UU 2/2021 tentang perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua,” ungkap Yan Mandenas kepada Tribun-Papua.com via telepon, Jumat (29/4/2022).

Mantan aktivis itu menjelaskan, DPR dan pemerintah pusat dapat melakukan pemekaran berdasarkan amanat dalam Pasal 76 ayat 2 UU 2/2021 tentang perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Tolong MRP baca dan pahami dengan baik!” tegas Mandenas.

“Dengan demikian, MRP menafsirkan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang sudah terafiliasi di dalam MRP sendiri.”

“Sebab, MRP adalah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan amanat implementasi Undang-Undang Otsus Papua,” ujarnya.

Baca juga: Soal Sindiran Puan, Pengamat: Peluang Ganjar Maju Pilpres 2024 Lewat PDIP Makin Kecil

Di dalam Pasal 76 ayat 2 UU 2/2021 disebutkan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

“Ini yang dimaksud dengan MRP tidak paham tupoksi berdasarkan amanat UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.”

“Kalau paham, maka MRP tidak bisa suarakan aspirasi penolakan sesuai aspirasi politik para demonstran.”

“Sebab, MRP bukan lembaga politik,” tegasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved