Papua Terkini

Empat Masyarakat Masyarakat Adat Dianiaya, LBH Papua Desak Polisi Segera Usut Tuntas Kasus Ini

LBH Papua mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus Penganiayaan terhadap empat masyarakat adat Oyengsi, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura

Tribun-Papua.com/ Hendrik
Kuasa Hukum tersangka Victor Yeimo, Emanuel Gobay 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Penganiayaan terhadap empat masyarakat adat Oyengsi, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura membuat Direktur LBH Papua Emanuel Gobay geram.

Emanuel dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus tersebut.

Baca juga: Anies Baswedan Catat Kekayaan 18,5 M, Ini Lokasi Aset Tanah dan Bangunan Milik Gubernur DKI Jakarta

"Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh korban adalah kewajiban masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan sesuai dengan Pasal 59 huruf a, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,"kata Emanuel kepada Tribun-Papua.com, Jumat (6/5/2022).

Emanuel mengatakan, sementara yang dilakukan oleh orang yang memotong kayu adalah tindakan yang dilarang oleh ketentuan.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika hingga Erick Thohir Dilirik NasDem di Bursa Capres

"Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur pada pasal 12 huruf c, UU Nomor 18 Tahun 2013,"ujarnya.

Menurutnya, atas tindakan penebangan Pohon secara tidak sah maka dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak 2,5 miliar sebagaimana diatur pada Pasal 82 ayat (1) huruf c, UU Nomor 18 Tahun 2013.

Baca juga: BTM : Pemkot Jayapura Fokus Laksanakan Vaksinasi Booster Untuk Anak dan Lansia

Lanjut dia, terlepas dari itu karena korban mendapat tindakan kekerasan menggunakan alat tajam maka secara langsung menunjukkan bahwa pelaku wajib diproses hukum.

"Pelaku harus di Proses hukum atas tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur Pada Pasal 170 KUHP dan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam sebagaimana diatur pada Pasal 2, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,"katanya.

Baca juga: Khofifah: 114 Orang di Jatim Suspek Hepatitis

Dia mengatakan, dengan melihat fakta telah diadukannya peristiwa hukum ke Polres Jayapura maka diharapkan pihak Polres Jayapura segera menindaklanjuti.

"Kami harapkan Polres Jayapura menindaklanjuti dua peristiwa hukum yaitu tindak Pidana Penebangan Pohon di kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013,"ujarnya.

Baca juga: Masyarakat Adat di Jayapura Dianiaya saat Temukan Mafia Kayu, Polisi Didesak Tangkap Pelaku

Selanjutnya, tambah dia, tindak pidana pengeroyokan sebagaimanan diatur pada Pasal 170 KUHP dan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara bersamaan. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved