Aksi Tolak DOB dan Otsus juga Berlangsung di Manokwari, Massa Blokade Jalan Selama 6 Jam

TRIBUN-PAPUA.COM - Tak hanya di Papua, aksi massa penolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) juga digelar di Papua Barat.

Sekelompok massa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua di Manokwari turun ke jalan Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Papua Barat, Selasa (10/5/2022).

Massa awalnya hendak menemui DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), namun tidak diizinkan untuk melakukan long march. 

Mereka akhirnya berhenti di tengah jalan dan melakukan orasi di depan barikade polisi.

Baca juga: Jubir KNPB Ones Suhuniap Ikut Ditangkap dalam Aksi Tolak DOB di Jayapura, LBH Papua Bersuara

Massa juga memblokade jalan selama kurang lebih enam jam.

Perwakilan dari Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Rokon, mengatakan, massa kecewa lantaran polisi tak memberikan ruang untuk menemui wakil rakyat dan wakil adat.

"Apa yang menjadi aspirasi dalam kehidupan berbudaya di tanah ini. Situasi seperti ini terus dihadapkan oleh kami di negeri sendiri saat hendak menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat," kata Rokon.

Menurutnya, jika aksi massa terus dihalangi maka persoalan Papua tak akan dapat diselesaikan. 

"Kami hanya ingin menyampaikan pendapat. Ini bagian dari ketidakadilan yang diberikan kepada kami dari pihak kepolisian," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Marcelis Wahafimu mengatakan, aksi yang digelar di Manokwari merupakan aksi nasional di seluruh tanah Papua dalam rangka menolak DOB dan otsus.

"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi menolak DOB dan Otsus di tanah Papua," katanya. 

Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan, massa menyampaikan orasi dengan baik dan damai. 

Baca juga: Jubir Petisi Rakyat Papua Jefry Wenda Ditangkap, Dalang Demo Tolak DOB di Jayapura?

Namun pihaknya tak mengizinkan massa melakukan long march dengan alasan keamanan.

Sebanyak 300 personel termasuk dari Polda Papua Barat dan Sat Brimob Papua Barat turut dikerahkan.

"Dengan pertimbangan keamanan hukum, kami tidak mengizinkan massa melakukan long march," tuturnya.