Nakes di Mimika Demo
Curhat Nakes di Mimika yang Unjuk Rasa: Saat Pandemi, Semua WFH, Tapi Nakes Tetap di Puskesmas
Selama pandemi, kami garda terdepan. Kami berjuang untuk keluarga dan rakyat di Mimika
Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: M Choiruman
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Kesabaran ratusan tenaga Kesehatan (Nake) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua membuncah, seiring belum adanya kejelasan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menunggak selama 5 bulan.
Baca juga: BREAKING NEWS: Gara-gara 5 Bulan TPP Tak Dibayar, Ratusan Nakes di Timika Datangi DPRD
Padahal, keberadaan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sangat penting. Nakes merupakan garda terdepan dalam bidang pelayanan Kesehatan masyarakat.
Karena merasa tidak terlalu diperhatikan, ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari 10 puskesmas di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menggelar aksi unjuk rasa terkait belum dibayarkannya TPP mereka sejak Januari hingga Mei 2022.
"Intinya, kami datang ke DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi terkait belum dibayarkannya TPP kami sejak Januari hingga sekarang. Selama pandemi, kami garda terdepan. Kami berjuang untuk keluarga dan rakyat di Mimika,” ungkap Meri, salah satu Nakes di Puskesmas Jileale.
• Tambahan Penghasilan Pegawai Nakes Mimika Rp3 Juta, Martha : Tidak Cukup Penuhi Kebutuhan
Lebih lanjut dia mengatakan, saat semua orang bekerja dari rumah, Nakes tetap bekeja di Puskesmas melayani seluruh lapisan masyarakat yang dating untuk mendapatkan pelayanan medis.
"Kami juga warga. Kami butuh hidup, kami juga punya anak sekolah dan dapur harus tetap hidup," katanya dengan suara lantang di depan Anggota Komisi C DPRD Mimika.
Bahkan yang menyakitkan, lanjut Meri, SKPD lain sudah menerima tunjangan. Namun para Nakes tetap diam dan melaksanakan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat yang ingin mendapatkan pertolongan.
Baca juga: Tuntut Pansel Eselon Evaluasi Hasil Seleksi, Jubir Bupati Mimika Buka Baju Dihadapan Sekda
"Oang libur kami tetap kerja menjalankan kewajiban. Saat semua orang mendapatkan insentif, kami sampai saat ini belum ada kejelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembayaran TPP selalu terlambat. Tetapi gilaran melayani masyarakat, Nakes dituntut turun lapangan melayani warga.
Diketahui aksi dilakukan ini lantaran ada regulasi aturan terkait pembayaran TPP turun Rp 3 juta sebelumnya Rp 5 juta. (*)
