Gubernur Lukas Enembe Apresiasi Laporan Amnesty Terkait Blok Wabu Intan Jaya

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA -Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasi Amnesty International yang memberi perhatian terhadap daerah yang dipimpinnya

Khususnya berkaitan dengan situasi HAM dan rencana penambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya mengapresiasi Amnesty International yang telah memberi perhatian pada tanah Papua dan orang Papua,"kata Lukas Enembe melalui rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (28/5/2022).

Baca juga: WASPADA Penyakit Cacar Monyet, Ini Gejala yang Harus Anda Ketahui

Bagi Gubernur Lukas, ini penting untuk memahami lebih jauh situasi HAM di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam pertemuan tersebut Enembe didampingi oleh Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Papua, Elpius Hugi dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, Alexander Kapisa.

Lukas Enembe berada di Jakarta dalam rangka rapat kerja dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Baca juga: OKP Se-Lapago Demo Tolak Deklarasi Pemekaran DOB yang Direncanakan Lenis Kogoya

Sementara Amnesty diwakili Direktur Kantor Regional Erwin van der Borght, Direktur Kantor Nasional Usman Hamid, perwakilan Amnesty Australia Tim O’Connor dan Amnesty Selandia Baru Margaret Taylor, dan jajaran pengurus salah satu organisasi HAM tertua dan terbesar itu.

Kepada Amnesty, Gubernur Lukas Enembe mengaku dia terus mengikuti situasi Kabupaten Intan Jaya.

Baca juga: Massa Blokade Jalan hingga Aniaya Pejabat dan Polisi di Sarmi Papua, 6 Pelaku Ditembak

Seahingga, lanjut dia, tidak heran jika warga yang diwawancari Amnesty menyatakan khawatir akan kehilangan tanah adat.

“Saya pun menerima laporan warga Intan Jaya yang khawatir kehilangan tanah adat. Wajar. Orang Papua itu berkebun. Ekonominya kerakyatan seperti Mohammad Hatta, proklamator Republik Indonesia yang saya hormati dan pernah diasingkan ke Boven Digoel, Papua,"ujar Lukas Enembe.

Baca juga: Tujuh Petak Kosan, Satu Rumah dan Lima Ruko di Timika Ludes Terbakar

Lanjut dia, meski hanya satu tahun lagi menjabat, ia akan berusaha menjaga tanah Papua.

“Saya juga mendukung penegak hukum untuk melakukan tugasnya di Papua agar ada keadilan. Terkait rencana penambangan emas di Blok Wabu, saya telah menyurati Menteri ESDM agar menghentikan sementara proses perizinan,"katanya.

"Isi surat saya mirip dengan rekomendasi laporan Amnesty, yaitu agar dihentikan sementara sampai situasinya aman,"ujarnya.

Baca juga: Tegaskan Hubungan PDIP dan Ganjar Baik-baik Saja, Hasto: Renggang atau Dekat Itu Kan Persepsi

Sekadar diketahui Gubernur Papua telah mengirim Surat bernomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Penghentian Sementara Proses WIUPK Blok Wabu. Berikut adalah kutipan surat tersebut.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan adanya investasi pertambangan untuk mempercepat pembangunan daerah, kegiatan pertambangan yang bersifat padat modal dan padat teknologi.

Baca juga: Putra Ridwan Kamil Hilang di Swiss, Polri Ajukan Yellow Notice hingga 2 Kendala Proses Pencarian

Namun, kata dia, karena investasi itu berisiko tinggi maka diperlukan kepastian hukum dan faktor keamanan yang kondusif sehingga dapat mengembangkan kegiatan pertambangan secara baik dan benar.

“Sayangnya kondisi keamanan yang terjadi di wilayah Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, saat ini belum kondusif,"ujarnya.

"Oleh karena itu, kami telah meminta kepada Menteri ESDM RI untuk menghentikan sementara proses administrasi WIUPK Blok Wabu hingga terciptanya situasi keamanan bagi masyarakat setempat,"katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua akan berkordinasi kembali setelah kondisi keamanan membaik. (*)