Delapan Kali Pemprov Papua Raih WTP, Gubernur Lukas: Harus Berdampak pada Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Stella Lauw

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua sudah berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sudah delapan kali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2021.

Gubernur Lukas Enembe menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Baca juga: Ungkap Kondisi Jenazah Eril saat Ditemukan, Ridwan Kamil: Sungguh Mukjizat Kecil yang Kami Syukuri

"Sejak tahun 2014 BPK RI telah memberikan opini WTP atas pemerintahan LKPD pemerintah provinsi Papua dan sampai dengan 2020 sudah tujuh kali berturut-turut," kata Lukas Enembe dalam sambutannya di Ruang Sidang DPR Provinsi Papua, Kamis (9/6/2022).

Menurut Lukas, Opini WTP tetap sama dan ini tidak datang secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil kerja dan dukungan dari semua pihak terkait tata kelola keuangan Provinsi Papua

"Ini opini yang bagus harus dimbangi dan diikuti dengan peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, jadi kalau sudah delapan kali maka apa yang kita kerjakan harus dirasakan. Ini penting bagi kita semua,"ujarnya.

Lukas menegaskan bila Opini WTP delapan kali namun masyarakat tidak merasakan maka itu namanya pembohongan.

"Saya berharap kedepan BPK memberi penilaian WTP seperti ini, perlu juga penilaian dari kita apa yang kita kerjakan untuk kepentingan masyarakat,"katanya.

Baca juga: Waduh, Hajatan W20 di Papua Barat Tak Menyentuh Masyarakat, Mama Papua: Hanya Kepentingan Elite

Gubernur Lukas berterima kasih atas pencapaian ini dan berharap agar sesuai yang terjadi dimasyarakat serta tidak mengecewakan.

"Terima kasih untuk usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemprov dalam pelaksanaan program kemiskinan di Papua,"ujarnya.

"Saya ingin menyampaikan kita harus kerja sungguh-sungguh supaya tidak ada kemiskinan di negeri ini. Negeri yang kaya raya tapi rakyat miskin tidak boleh,"ujarnya.

Ia berharap Pemprov Papua sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan.

"Hal Ini penting. Kalau kita bisa mesejahterakan rakyat Papua maka kita akan tersenyum dan bangga. Tetapi kita tidak sejahterakan dalam kepemimpinan kita sangat memalukan,"katanya.

Baca juga: Fokus Persiapan Lawan Yordania, Saddil Ramdani Minta Timnas Indonesia Perkuat Tekad untuk Menang

Penghargaan opini WTP diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Pius Rustrilanang dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Kamis kemarin.