Pemekaran Papua
Lukas Enembe Tegaskan Dukung Otsus dan Pemekaran Papua, Dulu Sempat Menolak
Sempat menolak pemekaran wilayah papua, kini Lukas Enembe menegaskan dukungannya terhadap DOB dan Otsus. Konsistensi dipertanyakan?
TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan dukungannya terhadap pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
Demikian juga soal kebijakan otonomi khusus (Otsus).
Penegasan Lukas ini disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Jumat (17/6/2022).
Diketahui, ada tiga DOB yang hendak dibentuk di tanah Papua; yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
Baca juga: Sesuai Wilayah Adat, Gubernur Lukas Enembe Minta Papua Dimekarkan Jadi 7 Provinsi
Rancangan undang-undang terkait pembentukan DOB itu sedang diproses oleh DPR.
"Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua," ujar Tito sebagaimana dilansir dari siaran persnya pada Sabtu (18/6/2022).
Dari sisi geografis, ia menjelaskan, kondisi di Papua sangat sulit.
Sebagai contoh, seorang ASN dari Boven Digoel harus menempuh perjalanan selama delapan jam untuk sampai ke Merauke.
Begitu pula masyarakat dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura.
"Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran," tegas Tito.
Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.
Baca juga: Masih Ingat Lukas Enembe? Dulu Kampanye Pemekaran Wilayah Papua, Kini Justru Menolak: Ada Apa
"Siap Bapak Menteri, kami mendukung," jawab Lukas Enembe dengan cepat.
Mendengar jawaban itu Mendagri menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya.
"Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Lukas Enembe, seusai pertemuan.
Kepada Mendagri, Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.