Pemekaran Papua
Lukas Enembe Dukung DOB 7 Provinsi, AMPTPI: Khianati Aspirasi Rakyat Papua
Lukas Enembe diminta berpikir luas. Setidaknya Papua bukan milik satu orang sehingga harus menghargai aspirasi rakyat Papua.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) menilai Gubernur Papua Lukas Enembe telah mengkhianati aspirasi rakyat Papua.
Hal ini menyusul pernyataan Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi.
Penegasan Lukas ini disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Jumat (17/6/2022).
"Semenjak Lukas Enembe jadi Gubernur selalu kontroversial dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI), Ambrosius Mulait, Selasa (21/6/2022).
Diketahui, ada tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang hendak dibentuk di tanah Papua; yaitu provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
Baca juga: Lukas Enembe Tegaskan Dukung Otsus dan Pemekaran Papua, Dulu Sempat Menolak
Kata Mulait, seorang kepala daerah punya peranan penting mengamanankan rakyatnya, bukan meminta sesuatu yang lebih dari Pemerintah Pusat.
"Bapak Lukas tidak memiliki moral atas rakyat papua. Kenapa saya katakan demikian, telah terbukti di akhir masa jabatannya, ia mendukung pemekaran tujuh provinsi baru di Papua," katanya.
Menurutnya Mulait, orang nomor satu di Papua itu sangat sadar akan jumlah penduduk Papua sebanyak 2,1 juta jiwa.
"Jumlah populasi orang Papua tersebut Lukas umumkan pada 2021, pasca PON XX Papua dengan dalil orang Papua menuju genosida."
"Jumlah penduduk yang disampaikan benar adanya, tetapi Lukas Enembe malah ambil bagian dalam mengusulkan tujuh daerah pemekaran provinsi baru di Papua," katanya.
Karena itu, Mulait dan barisannya mengutuk tindakan Lukas Enembe atas pemekaran wilayah Papua.
Baca juga: John Wempi Wetipo Jadi Wakil Mendagri, Upaya Jakarta Lancarkan Pemekaran Papua
"Dia (Lukas Enembe) tidak sadar bahwa di Papua itu kepemilikan tanah bukan perseorangan. Tetapi ia selaku Gubernur abaikan aspirasi ribuan orang rakyat West Papua yang turun jalan tolak kebijakan DOB dan Otsus," tandasnya.
Mulait menambahkan, setidaknya Lukas Enembe harus berpikir, Papua bukan tanah kosong. (*)