Guru Kontrak di Papua Pegunungan Minta Gubernur Pertahankan Mereka

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Sejumlah guru kontrak di Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi spontan di halaman kantor gubernur meminta pemerintah perpanjang kontraknya. 

Aksi spontan tersebut dilakukan sejak pagi pukul 9:20 - 15, di depan pintu masuk Kantor Gubernur Papua Pegunungan, pada Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jayapura Besok, Rabu 8 Oktober 2025: Hujan Ringan di Pagi Hari

Koordinator guru kontrak Papua Pegunungan, Nasri Wantik mengatakan, pihaknya hanya meminta perpanjang status guru kontrak.

"Selama dana Otsus masih ada dari pusat pemerintah ke daerah dalam halnya provinsi, kami minta SK kita diperpanjang untuk guru kontraknya. SK harus diperpanjang,"tegasnya.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 24-25: Soal 10

Ia mengatakan pada saat ini situasi dan kondisi di lapangan memang butuh tenaga guru. "Sehingga dengan keadaan yang ada itu, kami minta dinas pendidikan rekrut atau perpanjang kembali SK kita karena itu memang penting untuk masa depan anak-anak ini,"ujarnya.

Mereka memastikan siap membantu pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai generasi penerus provinsi, sebab tanpa SDM maka daerah itu tidak akan maju.

Baca juga: Komunitas Honda Stylo Resmi Hadir di Papua

Menanggapi pernyataan tersebut, Pj Sekda Provinsi Papua Pegunugan, Wasuok Demianus Siep menyampaikan bahwa, apa yang disampaikan para guru kontrak ini penting dan mengingatkan pemerintah untuk bisa melanjutkan program ini. Namun keputusan terakhir ada di gubernur Papua Pegunugan.

"Kekuatan anggaran Papua Pegunugan sudah diketahui bersama, ada pemangkasan untuk tahun ini. Dit ahun 2023/2024 itu kita punya anggara Rp2 triliun lebih, tahun 2025 anggaran dipangkas hingga Rp1,8 triliun," jelasnya. 

Baca juga: Melesat Kencang, Pembalap Binaan Astra Honda Nyaris Podium di IATC Mandalika

Di tempat yang sama Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunugan, Simon Sembor mengakui jika pemerintah sudah menganggarkan tahun lalu untuk guru kontrak. Tahun lalu sejak bulan Juli sampai Desember 2024 lalu dilanjutkan lagi sejak Januari sampai dengan Juni 2025 dan SKnya berakhir di situ.

"Anggaran yang dikucurkan pemerintah hanya sampai di situ, untuk Juli sampai Desember tahun 2025, kami akan perjuangkan aspirasi ini, kemarin teman-teman sudah menghadap pak sekda dan petunjuknya untuk dianggarkan sudah dilakukan namun harus berbicara lagi dengan TAPD," pungkanya. (*)