Pemekaran Papua
Spei Yan Bidana, Bupati Pegubin Kontroversial: Dulu Dukung Pemekaran Papua, Kini Bikin Geger DPR
Bupati Pegunungan Bintang Spei yan Bidana menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Dulu mendukung. Kok bisa?
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Masih ingat Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana?
Dulu ia getol mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah pegunungan tengah Papua, kini justru menolak tegas.
Sampai-sampai, Komisi II DPR RI geger mendengar pernyataan kontroversial sang bupati.
Peristiwa ini membuat diksusi antar Komisi II DPR dengan kepala daerah se-Papua, di Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022), tegang seketika.
Dengan lantang, Spei menyampaikan penolakannya di hadapan delegasi DPR.
Baca juga: Komisi II DPR Geger, Bupati Pegunungan Bintang Tolak Pemekaran Wilayah Papua
"Mewakili rakyat pegunungan bintang, kami sudah nyatakan sikap dengan tegas dan telah disampaikan ke Presiden hal itu tidak bisa di cabut," ujar Spei.
Dikatakan, Pegunungan Bintang tetap bagian dari Papua meski masyarakat di daerahnya menolak DOB.
"Kami tetap menolak. Ada dua hal yang kami tolak. Kita tidak mau ke Papua selatan dan Papua Pegunungan Tengah. Kami tolak karena kami menderita 45 tahun," pungkasnya.
Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Spei, menolak bergabung ke Provinsi Papua Selatan atau Papua Pegunungan Tengah, sebagaimana RUU DOB Papua yang digodok Baleg DPR.
"Kami tidak mau ke Papua Pegunungan Tengah maupun ke Papua Selatan. Kalau tidak setuju, berikan kami provinsi sendiri," ujarnya.
Spei lalu melancarkan sindiran bila ada yang tak senang atas pernyataannya.
Ia berujar, Pegunungan Bintang lebih baik memilih bergabung ke Papua New Guinea (PNG) ketimbang dua provinsi tersebut.
Baca juga: Ini Harapan Bupati Pegunungan Bintang usai Tanda Tangan Dukungan Pemekaran Papua

Kilas Balik Dukungan DOB
Baru belasan hari sejak 10 Juni 2022, Bupati Pegunuingan Bintang Spei Yan Bidana menandatangani pernyataan sikap dari hasil rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat di Papua.
Pernyataan sikap ini juga terkait dukungan terhadap pemekaran wilayah atau DOB di Papua.