Spei Yan Bidana, Bupati Pegubin Kontroversial: Dulu Dukung Pemekaran Papua, Kini Bikin Geger DPR

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Masih ingat Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana?

Dulu ia getol mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah pegunungan tengah Papua, kini justru menolak tegas.

Sampai-sampai, Komisi II DPR RI geger mendengar pernyataan kontroversial sang bupati.

Peristiwa ini membuat diksusi antar Komisi II DPR dengan kepala daerah se-Papua, di Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022), tegang seketika.

Dengan lantang, Spei menyampaikan penolakannya di hadapan delegasi DPR.

Baca juga: Komisi II DPR Geger, Bupati Pegunungan Bintang Tolak Pemekaran Wilayah Papua

"Mewakili rakyat pegunungan bintang, kami sudah nyatakan sikap dengan tegas dan telah disampaikan ke Presiden hal itu tidak bisa di cabut," ujar Spei. 

Dikatakan, Pegunungan Bintang tetap bagian dari Papua meski masyarakat di daerahnya menolak DOB. 

"Kami tetap menolak. Ada dua hal yang kami tolak. Kita tidak mau ke Papua selatan dan Papua Pegunungan Tengah. Kami tolak karena kami menderita 45 tahun," pungkasnya.

Kabupaten Pegunungan Bintang, kata Spei, menolak bergabung ke Provinsi Papua Selatan atau Papua Pegunungan Tengah, sebagaimana RUU DOB Papua yang digodok Baleg DPR.

"Kami tidak mau ke Papua Pegunungan Tengah maupun ke Papua Selatan. Kalau tidak setuju, berikan kami provinsi sendiri," ujarnya. 

Spei lalu melancarkan sindiran bila ada yang tak senang atas pernyataannya.

Ia berujar, Pegunungan Bintang lebih baik memilih bergabung ke Papua New Guinea (PNG) ketimbang dua provinsi tersebut. 

Baca juga: Ini Harapan Bupati Pegunungan Bintang usai Tanda Tangan Dukungan Pemekaran Papua

Kilas Balik Dukungan DOB

Baru belasan hari sejak 10 Juni 2022, Bupati Pegunuingan Bintang Spei Yan Bidana menandatangani pernyataan sikap dari hasil rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat di Papua. 

Pernyataan sikap ini juga terkait dukungan terhadap pemekaran wilayah atau DOB di Papua.

Dalam pertemuan digelar di Sentani, Spei mengatakan, rencana pemerintah pusat yang akan membentuk DOB lebih berdampak positif.

Pejabat dan kepala daerah dari lima wilayah adat Papua hadir dalam pertemuan ini.

Antara lain wilayah Adat Tabi, wilayah Adat Saireri, wilayah Adat Lapago, wilayah Adat Mepago, dan wilayah Adat Anim Ha.  

"Jadi tanda tangan itu untuk menyetujui prosesnya, kami seluruh bupati menyetujui dan segera disidangkan, " kata Spei di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Melalui DOB itu, lanjut Spei, akan ada peluang kerja bagi Orang Asli Papua (OAP).

Baik di lingkungan birokrasi, politik, kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan usaha sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Lukas Enembe Tegaskan Dukung Otsus dan Pemekaran Papua, Dulu Sempat Menolak

"Dulu saat mekarkan kabupaten itu orang menolak. Tapi sekarang saya jadi bupati dari sebuah perjuangan dan salah satunya kaka John Tabo, dulu diancam, tetapi tetap berjuang untuk masa depan tanah ini," ujarnya. 

Bahkan kata dia, pemerintah saat ini hanya berpusat pada Provinsi Papua, sehingga dalam pelaksanaan anggaran pun terbatas. 

Dengan dibentuknya Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan maka ada banyak tokoh dan pemimpin baru masuk di dalam struktur pemerintahan tersebut. 

"Saya sangat mendukung hal ini. Pemerintah ini membuat kebijakan pasti demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya. (*)