Tambang Emas Ilegal Resahkan Warga Papua Barat, Paulus Waterpauw Bilang Begini

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, membuat masyarakat Papua Barat resah.

Sebelumnya, kelompok masyarakat menggelar aksi untuk meminta pemerintah menertibkan tambang rakyat tersebut.

Pemilik hak adat juga menuntut solusi pemerintah soal tambang emas ilegal.

Merespon hal ini, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan perlu ada solusi terkait masalah tersebut.

Semua pihak diminta untuk menahan diri dan berkumpul mencari solusi terbaik.

Baca juga: Marak Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Papua Barat, Begini Tanggapan Paulus Waterpauw

Waterpauw mengakui, tambang emas itu memberikan kehidupan bagi masyarakat pemilik hak wilayah. 

Meski begitu, perlu ada aturan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga sumber daya alam tetap terjaga.

"Soal tambang emas, kita perlu bicara bersama, sebab ini berkaitan dengan semua hal," kata Paulus di Manokwari, Jumat (24/6/2022).

Ia mengaku memahami reaksi masyarakat jika tambang emas ilegal itu ditutup.

Namun, ia menekankan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah itu harus dijaga.

"Nanti kita akan berbicara lagi, saya akan tiba di lokasi dan berbicara dengan semua pihak yang ada di sana," terangnya.

"Ini untuk sementara saja. Saya juga akan memimpin rapat terpadu dengan semua unsur untuk meyakinkan, bagaimana langkah langkah yang harus kita lakukan," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menanggapi tuntutan pemilik hak wilayah yang menolak tambang emas ilegal itu ditutup.

Baca juga: Polisi Tangkap Puluhan Pekerja Tambang Emas Ilegal di Manokwari, 31 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Para pemilik hak wilayah menuntut penerbitan izin pertambangan rakyat.

"Tentu kita memberikan dukungan bahwa pertambangan rakyat sangat penting untuk meningkatkan pendapatan," kata Hermus Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak punya tendensi untuk melarang masyarakat melakukan aktivitas pertambangan.

Namun, menurut Hermus, masyarakat harus mengerti bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Sehingga, semua langkah dan kebijakan yang diambil harus berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

"Yang menjadi persoalan adalah pertambangan yang dilakukan belum ada izin resmi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tuturnya.

Hermus juga mengungkapkan, kawasan lahan yang menjadi tempat aktivitas pertambangan adalah hutan konservasi.

Pemerintah akan mencari jalan demi memberikan solusi terbaik. Ia pun mengimbau kepada pemilik ulayat agar bersabar menanti kebijakan dari pemerintah.

Baca juga: Diduga Suplai Solar Subsidi ke Lokasi Tambang Emas Ilegal, Pria Ini Ditangkap Polda Papua Barat

"Pemerintah Kabupaten Manokwari sedang berupaya untuk mendapatkan izin pertambangan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mendapat pengawasan."

"Hasil yang didapatkan bisa dibagi secara baik dengan masyarakat," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Tambang Emas Ilegal, Pj Gubernur Papua Barat: Kita Perlu Bicara Bersama...",