Pemekaran Papua

DPR Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Hari Ini

RUU Pemekaran Papua ditargetkan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi UU pada Kamis (30/6/2022).

(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
Anggota dewan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Komisi II DPR sudah menyelesaikan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tiga rancangan undang-undang (RUU) tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Antaralain RUUProvinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.

Dijadwalkan pengambilan keputusan tingkat I terhadap tiga RUU itu dilakukan hari ini, Selasa (28/6/2022).

"Ya (pengambilan) tingkat 1 besok siang," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Sebelum pengambilan keputusan, Komisi II akan menggelar rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Baca juga: Pemuda Ini Minta Generasi Muda Papua Tingkatkan Kapasitas Mengisi Pemekaran Wilayah Baru

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, rapat dilakukan untuk membahas pengalihan dan pengisian aparatur sipil negara (ASN) pada tiga provinsi baru tersebut.

"Pengaturan soal pengalihan ASN-nya itu juga perlu diatur, supaya affirmative action terhadap keberadaan orang asli Papua tetap terjaga dan kebutuhan pemenuhan juga bisa dipastikan," terang Doli.

Setelah pengambilan keputusan tingkat I, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (30/6/2022).

Doli menjelaskan dua alasan pengesahan harus dilakukan pada 30 Juni.

Pertama, berkaitan dengan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 disebut juga akan ditetapkan pada tanggal tersebut.

Apabila tidak disahkan pada 30 Juni, pembangunan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan harus menunggu RAPBN 2024 selesai.

Kedua, berkaitan dengan lembaga-lembaga yang merepresentasikan tiga provinsi baru tersebut.

Baca juga: Komisi II DPR Geger, Bupati Pegunungan Bintang Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Salah satunya, kata Doli, soal penetapan anggota dan jumlah kursi DPR untuk tiga provinsi baru yang minimal ada tiga kursi di parlemen.

Doli mengatakan, ada dua cara untuk mengakomodasi hal tersebut. Pertama melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved