Info Mimika
Pengangkatan CPNS di Kabupaten Mimika Diduga Cacat Hukum, Sejumlah Honorer Mengadu ke DPRD
Mereka mengadukan adanya masalah terkait pengangkatan CPNS jalur K2 formasi 600, yang diduga sarat nepotisme dan cacat hukum.
Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Paul Manahara Tambunan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Sejumlah honorer pada pemerintahan Kabupaten Mimika mendatangi Kantor DPRD setempat, Rabu (29/6/2022).
Mereka mengadukan adanya masalah terkait pengangkatan CPNS jalur K2 formasi 600, yang diduga sarat nepotisme dan cacat hukum.
Kedatangan kelompok honorer ini disambut Ketua Komisi A DPRD Mimika, Daud Bunga.
Koorinator solidaritas honorer, Kevin Kristo Nanlohi, menilai pengangkatan CPNS tersebut cacat hukum.
Baca juga: Honorer Siluman Bergentayangan di Pemkab Mimika Papua, Kemenpan Diminta Segera Bertindak
Diketahui, seleksi CPNS jalur K2 di Pemkab Mimika pada 2022 sudah dilakukan, namun sejumlah honorer mersa tak puas atas hasilnya.
"Diduga ada beberapa oknum bermain. Kita punya data valid dan kami akan lengkapi semua setelah itu akan di serahkan pada DPRD."
"Semoga saja aspirasi kami bisa ditindaklanjuti demi keadilan bersama," ujar Kevin kepada Tribun-Papua.com.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Mimika Daud Bunga mengaku siap menindaklanjuti aduan honorer tersebut.
"Semua aspirasi menjadi tanggung jawab penuh, tapi kami harap semua data dilengkapi agar kami bertindak tanpa fitnah atau praduga," ujarnya.
Sekertaris Komisi C DPRD Mimika Saleh Al Hamid mendukung upaya honorer untuk mencari keadilan.
"Jika benar kenapa tidak. Kumpulkan semua data dan kita akan bergerak. Kasihan yang sudah mengabdi sepuluh tahun, sembilan tahun itu tidak mudah. Jika benar berarti sudah ada kolusi dan nepotisme," ujarnya.
Edwardus Suwai, satu di antara honorer, merasa ada permainan oknum tertentu dalam pengangkatan CPNS di Mimika.
Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika diminta transparan soal permasalahan ini.
Baca juga: Honorer Siluman Bergentayangan di Pemkab Mimika Papua, Kemenpan Diminta Segera Bertindak
"Ada yang bekerja tidak lebih dari satu tahun tapi lolos, ada juga tidak pernah bekerja tapi lolos seleksi. Semua itu apakah rekayasa sehingga kami jelas-jelas aktif bekerja disepelekan," tanya Suwani.
Sejumlah honorer dalam aksi solidaritas "Honorer Siluman" berharap adanya keadilan dan keterbukaan atas maslah seleksi CPNS.
"Kami protes karena tidak sesuai prosedural dan rekayasa. Tapi teman-teman yang lolos sesuai syarat yang berlaku silakan tetap bekerja," tandasnya. (*)
