Pemekaran Papua
Pemekaran Wilayah Dinilai Bukan Langkah Tepat Mengatasi Persoalan Papua
Distrik atau setara kecamatan di Papua harus diberi kewenangan besar. Distrik di Papua perlu diberikan personel dan uang yang banyak.
lihat foto
"Nah itu kan menunjukkan bahwa Papua induk, Papua Barat pun masih di papan bawah IPM kita, tingkat kemiskinan (juga masih tinggi)," beber Djohermansyah.
Karena itu, Djohermansyah menilai resep pemekaran provinsi di Papua kurang tepat karena tidak mampu mendongkrak IPM dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Baca juga: Kemendagri Tegaskan Pemekaran 3 DOB Papua Untuk Kesejahteraan OAP
Djohermansyah mengatakan ada persoalan yang terjadi, sehingga kesejahteraan sulit tercapai di Papua.
Salah satunya adalah kemampuan pemerintah di sana dalam menjangkau masyarakat Papua, di mana wilayahnya sangat luas.
Padahal, kata Djohermansyah, Papua sudah diberikan dana otonomi khusus dan biaya infrastruktur yang besar.
"Jadi mestinya uang banyak, kewenangan besar pula karena dapat dana otsus. Itu kan harusnya bisa membuat tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih tinggi kan," imbuhnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemekaran Provinsi Dianggap Kurang Tepat Atasi Persoalan di Papua",
