Soroti Polemik Zulhas, Pengamat Singgung Konflik Kepentingan: Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi

TRIBUN-PAPUA.COM - Polemik aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bagi-bagi minyak goreng sembari mengampanyekan putrinya disorot oleh banyak pihak.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai aksi Zulhas itu merupakan konsekuensi atas dipilihnya menteri dari kalangan elite politik.

Diketahui, selain menjabat sebagai Mendag, Zulhas juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Aksi Zulhas itu, kata Ujang, merupakan bagian dari konflik kepentingan.

Baca juga: Zulhas Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanyekan Putrinya, Jokowi: Urus yang Saya Tugaskan

"Pada pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua, banyak ketua umum partai yang merangkap sebagai menteri. Maka terjadilah konflik kepentingan itu, salah satunya tadi, pembagian minyak goreng oleh Pak Zulhas yang dianggap bagian dari konflik kepentingan," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Menurut Ujang, konflik kepentingan sangat mudah terjadi ketika jabatan pemerintahan diisi oleh petinggi partai politik.

Oleh karenanya, dia menyayangkan langkah Jokowi yang tak lagi melarang ketua umum parpol menjabat sebagai menteri. Sebab, ini berimbas pada merosotnya integritas para petinggi pemerintahan.

"Seperti itu konsekuensinya kan banyak konflik kepentingan, salah satu yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu risiko dari berkoalisi, ada harga yang harus dibayar oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Baca juga: PKB dan Demokrat Sentil Zulhas yang Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Kampanyekan Anaknya: Memalukan

Ujang menilai, aksi Zulhas bagi-bagi minyak goreng program pemerintah sambil mengampanyekan putrinya menyalahi etika politik. Sebab, meski acara tersebut diinisiasi oleh PAN, jabatan Menteri Perdagangan tetap melekat di diri Zulhas.

Oleh karenanya, menurut Ujang, sudah sepantasnya Jokowi menegur mantan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

"Walaupun memang tidak ada aturan yang melarang itu semua, tetapi kan secara etika dianggap kurang bagus karena dianggap menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri atau keluarganya," katanya.

Kendati demikian, Ujang yakin Jokowi hanya sebatas memberikan teguran ke Zulhas, tak akan sampai menjatuhi sanksi.

Sebab, berkaca dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, hampir tidak ada menteri yang dijatuhi hukuman dari presiden karena aksi atau pernyataannya menuai kritik publik.

Baca juga: Sebut Kenaikan Harga Minyak Goreng Bukan karena Mafia, Ini Kata Zulkifli Hasan

Lagi pula, lanjut Ujang, ditunjuknya Zulhas untuk mengisi kursi menteri baru-baru ini juga demi mengakomodasi kepentingan politik Jokowi dan PAN menjelang Pemilu 2024.

Sehingga, langkah Jokowi terhadap para menterinya harus dipertimbangkan matang-matang, termasuk dari segi untung rugi politik.