Demo Tolak DOB Papua

Gedung DPR Diduduki Massa, Mahasiswa Teriak: 'Orang Papua Tidak Pernah Mengemis DOB dan Otsus'

Demonstran memprotes kebijakan DPR dan pemerintah pusat atas pengesahan tiga UU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi Papua.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
PROTES - Massa Petisi rakyat Papua (PRP) menduduki gedung DPR Papua, di Kota Jayapura, Kamis (14/7/2022). Mereka memprotes kebijakan Jakarta atas pengesahan tiga UU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sekelompok massa yang terdiri dari mahasiswa menduduki gedung DPR Papua, di Kota Jayapura, Kamis (14/7/2022).

Massa yang menyatakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP) itu memprotes kebijakan DPR dan pemerintah pusat atas pengesahan tiga UU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi Papua.

Perwakilan mahasiswa Papua, Gerson Pigai, dalam orasinya menyatakan rakyat Papua tidak pernah meminta DOB dan Otonomi Khusus (Otsus) kepada elite Jakarta.

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Demo di Depan Gapura Uncen Jayapura, Teriak Cabut DOB dan Otsus Papua

"Orang asli Papua tidak pernah mengemis untuk minta DOB dan Otsus. Pemerintah Pusat terkesan memaksakan dan terlalu egois," ujar Gerson di Kantor DPR Papua.

Dia berujar, hadirnya 3 provinsi baru di wilayah Papua bukanlah dari aspirasi masyarakat.

Melainkan, berdasarkan nafsu dan ambisi segelintir elite politik di Papua.

"Rakyat Papua tidak akan pernah menerima itu DOB. Karena hadirnya DOB bukan permintaan masyarakat Papua," pungkasnya.

Massa Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menduduki Kantor DPR Provinsi Papua mendesak agar Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Ketua MRP Timotius Murib dan Gubernur Papua Lukas Enembe hadir guna menerima aspirasi.
Massa Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menduduki Kantor DPR Provinsi Papua mendesak agar Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Ketua MRP Timotius Murib dan Gubernur Papua Lukas Enembe hadir guna menerima aspirasi. (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

Ia berpendapat, DOB merupakan bola panas dan sangat tidak penting bagi orang Papua.

"DOB hadir tanpa melihat SDM di tanah Papua. Ada, misi khusus negara untuk musnahkan orang asli Papua," tudingnya.

Diketahui, Petisi Rakyat Papua (PRP) menggalang massa besar-besaran turun ke jalan dan menolak tiga UU Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disahkan DPR, akhir bulan lalu.

Aksi massaa digelar secara serentak di berbagai kota Tanah Air, pada Kamis (14/7/2022).

"Kami Petisi Rakyat Papua bersama seluruh masyarakat Papua akan kembali turun jalan, untuk mengecam tindakan jakarta dalam pengesahan RUU 3 DOB di Papua," kata Juru Bicara PRP Jefry Wenda dalam siaran zoom, diikuti Tribun-Papua.com, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: 500 Aparat Gabungan Diterjunkan Atasi Aksi Massa Tolak DOB di Timika Papua

Menurutnya, aksi turun jalan itu sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU DOB 3 provinsi di tanah Papua.

Wenda menegaskan, PRP bertanggung jawab atas aksi nasional 14 Juli 2022.

"Kami akan mobilisasi massa setiap kota di Papua, bahkan indonesia. Lumpuhkan kota untuk gelar aksi nasional di tanggal 14," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved