MRP Minta KPU Beri Jaminan Hak Suara saat Pemilu untuk Warga Papua yang Belum Punya E-KTP

MRP meminta KPU membuat langkah nyata untuk memberikan jaminan hak suara bagi warga Papua yang belum memiliki e-KTP.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) bersama Komisioner KPU Mochammad Afifudin (kanan) bersama Ketua MRP Timotius Murib (kiri) memberikan paparan saat audiensi terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022). Dalam pertemuan tersebut MRP meminta kepastian hukum soal pembentukan partai lokal, khususnya di wilayah Papua, serta meminta KPU untuk turut mendorong warga asli Papua segera melakukan rekaman E-KTP supaya bisa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat langkah nyata untuk memberikan jaminan hak suara bagi warga Papua yang belum memiliki e-KTP.

Timotius Murib mengatakan bahwa mayoritas warga Papua memang belum memiliki e-KTP.

Kendati demikian, ia ingin semua warga Papua bisa mendapatkan haknya untuk memilih dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Konsekuensi DOB di Papua, MRP Sambangi KPU RI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) bersiap menerima dokumen himpunan keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Ketua MRP Timotius Murib (kiri) saat audiensi terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022). Dalam pertemuan tersebut MRP meminta kepastian hukum soal pembentukan partai lokal, khususnya di wilayah Papua, serta meminta KPU untuk turut mendorong warga asli Papua segera melakukan rekaman E-KTP supaya bisa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) bersiap menerima dokumen himpunan keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Ketua MRP Timotius Murib (kiri) saat audiensi terkait Pemilu dan Pilkada Papua di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022). Dalam pertemuan tersebut MRP meminta kepastian hukum soal pembentukan partai lokal, khususnya di wilayah Papua, serta meminta KPU untuk turut mendorong warga asli Papua segera melakukan rekaman E-KTP supaya bisa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

“Oleh karenanya perlu ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum,” kata dia dalam audiensi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

“KPU RI harus memberikan jaminan supaya rakyat kita di akar rumput diberikan hak suara, (mekanisme) bagi mereka yang tidak memiliki e-KTP seperti apa?," tutur dia.

Respons KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait laporan Majelis Rakyat Papua (MRP) bahwa mayoritas orang asli Papua (OAP) belum memiliki elektronik KTP atau e-KTP.

Adapun e-KTP dipergunakan sebagai salah satu syarat pemilih dalam Pemilu.

Baca juga: MRP Keluarkan 12 Poin Keputusan Penyelamatan Orang Asli Papua

"Kita akan koordinasikan dengan pemerintah, supaya hal administrasi kependudukan dapat dipenuhi, NIK, e-KTP terutama berkaitan dengan daftar pemilih," kata Hasyim ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022) usai menerima audiensi MRP.

Kata Hasyim, KPU akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Ini bukan hanya spesifik di Papua tapi di manapun ya. Pada dasarnya salah satu tugas KPU menyediakan daftar pemilih sebagai bentuk jaminan konstitusional warga negara yang punya hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya," tegas Hasyim.

Di sisi lain, Hasyim juga meminta MRP menyampaikan daftar anggota atau warga asli Papua kepada KPU kabupaten/kota jika ada yang belum masuk daftar pemilih.

"Tidak harus ke KPU pusat, karena KPU punya unit kerja di tingkat kabupaten kota. Disiapkan saja dan diserahkan ke KPU kabupaten dan kota dan kami sinkronisasi dengan data yang ada," tutur Hasyim.

Baca juga: KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi sebagi Imbas Pemekaran 3 Provinsi di Papua

MRP Harap Ada Kejelasan Tahapan Pemilu untuk 3 Provinsi Baru

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved