Papua Terkini

Berantas KKN, Kominfo dan KPK Gelar Literasi Hukum dan HAM Digital: Ini yang Dibahas!

Pemerintah Indonesia secara tegas telah menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum Literasi Hukum dan HAM Digital yang berlangsung di Aston Hotel Jayapura, Selasa (23/8/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM – Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah masalah yang telah mengakar di Indonesia.

Pemberantasan KKN dari hulu ke hilir masih menjadi perjuangan panjang yang tidak mudah.

Pemerintah Indonesia secara tegas telah menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Bertolak dari itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum Literasi Hukum dan HAM Digital.

Baca juga: Masih Ingat Raja Emas Asal Timika, Kini Gugat KPK dan Jaksel, Ada Apa?

Tema yang diusung dalam diskusi tersebut yaitu Cegah Korupsi, Sukseskan SPI. Acara tersebut berlangsung di Aston Hotel Jayapura, Selasa (23/8/2022).

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan yang di wakili oleh Koordinator Hukum dan HAM  Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Filmon Leonard Warouw mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus paham soal pentingnya menumbuhkan budaya antikorupsi.

“Sepanjang 2021, KPK bersama Pemerintah Pusat dan daerah telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 46,5 triliun,” kata Filmon mengawali diskusi.

 

 

Dikatakan, KPK juga telah menyelamatkan dan pengembalian keuangan negara Rp 2,6 triliun di tahun yang sama.

KPK juga mencatat telah menerima 2.029 laporan gratifikasi sepanjang 2021 dengan nilai total Rp 7,9 miliar.

“Laporan itu berasal dari kementerian, lembaga negara, provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta BUMN. Korupsi bakal selalu ada di tengah kehidupan masyarakat,” ujarnya.

 Untuk itu, kata Filmon, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi,” tukasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved