Papua Terkini

Ini Respon Ketua MRP Setelah Gugatan Judicial Review UU Otsus Papua di Tolak

Timotius Murib menyampaikan, hal yang membuat pihaknya menggugat adalah 8 pasal yang menurut MRP berpotensi merugikan hak Orang Asli Papua.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyampaikan, keputusan ini terlihat tidak memberikan kepastian hukum yang masih tidak pasti. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Setelah satu tahun menunggu, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan gugatan judicial reviuw UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Sekadar diketahui, gugatan itu tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi menilai, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review itu.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Judicial Review UU Otsus Papua

"Menyatakan permohonan pengujian UU Otsus tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman, dikutib Tribun-Papua.com, dari channel YouTube MK Kamis (1/9/2022).

Merespon keputusan itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyampaikan, hal yang membuat pihaknya menggugat adalah 8 pasal yang menurut MRP berpotensi merugikan hak Orang Asli Papua.

 

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman beberkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal itu lantaran, Mahkama Konstitusi menilai, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review itu.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman beberkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal itu lantaran, Mahkama Konstitusi menilai, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review itu. (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

 

"Gugatan yang kami Majelis Rakyat Papua (MRP) ajukan yakni ada 8 pasal. Dari 8 pasal itu, menurut kami berpotensi merugikan hak-hal dasar orang asli Papua," kata Timotius.

Menurut Timotius, gugatan ini sudah tunggu cukup lama.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved