TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
-
“Kalau keputusan keluar, ya sudah tinggal kita sama-sama laksanakan. Sebab inikan (keputusan MK) tidak bisa diubah,
Senin, 15 September 2025
-
“Perkara ini akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim untuk pengambilan keputusan. Minimal tujuh dari sembilan hakim
Jumat, 12 September 2025
-
Perkara PHPU Papua dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 1, Benhur Tomi Mano - Constant Karma (BTM-CK).
Kamis, 11 September 2025
-
Dalam gugatannya, pemohon mendalilkan adanya kecurangan, termasuk perbedaan data antara formulir C Hasil dan D Hasil PSU Pilkada Gubernur Papua.
Rabu, 10 September 2025
-
Dokumen tersebut memuat berbagai catatan, termasuk dugaan intervensi pejabat dalam proses PSU. Termasuk oknum kepolisian.
Selasa, 9 September 2025
-
Mereka menilai proses demokrasi di Papua ternodai oleh intervensi oknum pejabat pemerintah dan aparat kepolisian.
Selasa, 9 September 2025
-
Gereja GKI di Tanah Papua kecewa karena menerima laporan langsung dari para pelayan jemaat di lapangan mengenai praktik curang PSU oleh oknum.
Selasa, 9 September 2025
-
“Proses hukum di MK adalah hak warga negara, tapi jika berlarut-larut, hanya membuang waktu dan energi rakyat. Papua
Kamis, 4 September 2025
-
Ketua PHDI Provinsi Papua I Komang A.Wardhana melalui siaran persnya yang diterima Tribun-Papua.com, Selasa, (25/8/2025) mengatakan, tahapan PSU sejak
Selasa, 26 Agustus 2025
-
Benhur Tomi Mano menyoroti dugaan kecurangan yang terjadi pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua.
Selasa, 26 Agustus 2025
-
Imbauan ini disampaikan Pj Bupati Puncak Jaya, Yopi Murib lewat rekaman suara yang diterima Tribun-Papua.com, Senin (24/3/2025).
Senin, 24 Maret 2025
-
Mahasiswa menduga bahwa ada unsur kepentingan tertentu yang sedang bermain. Hal ini merugikan pihak lain dalam PSU Pilkada Gubenrur Papua.
Kamis, 6 Maret 2025
-
Akibat konflik ini, rumah warga jadi sasaran. Massa membakar sejumlah unit rumah. Seorang warga bernama Agus Kogoya (25) tewas dibunuh.
Selasa, 4 Maret 2025
-
Putusan MK telah membuktikan adanya pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua.
Senin, 3 Maret 2025
-
Max menegaskan, bahwa PSU harus digelar guna mendapatkan pemimpin Papua periode lima tahun ke depan.
Sabtu, 1 Maret 2025
-
Ribka menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, terutama pihak penyelenggara dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada di Indonesia
Jumat, 28 Februari 2025
-
Menurut Fakiri, putusan MK ini merupakan langkah yang tepat dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak di Papua.
Kamis, 27 Februari 2025
-
Proses selanjutnya setelah keputusan KPU Mimika maka akan digelar rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
Rabu, 26 Februari 2025
-
Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Mimika, Dete Abugai didampingi empat komisioner lainnya.
Rabu, 26 Februari 2025
-
Penetapan ini dilakukan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
Rabu, 26 Februari 2025