Mutilasi di Mimika

Kasus Mutilasi di Timika Libatkan Oknum TNI, Ini Kata Pangdam Saleh Mustafa!

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen M Saleh Mustafa berharap dalam kasus mutilasi yang melibatkan oknum TNI dapat terselesaikan dengan cepat.

Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
Usai dilantik Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen M Saleh Mustafa langsung melaksanakan perintah Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa terkait kasus mutilasi terhadap empat warga Kabupaten Nduga di Kabupaten Mimika. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Usai dilantik Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen M Saleh Mustafa langsung melaksanakan perintah Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa terkait kasus mutilasi terhadap empat warga Kabupaten Nduga di Kabupaten Mimika.

Para pelaku mutilasi tersebut adalah empat warga sipil dan enam oknum anggota TNI.

Berdasarkan penjelasan penyidik TNI-Polri di Mimika, kasus ini harus dibuka secara trasparan dan akuntabilitas, baik dalam keadilan hukum dan kecepatan penanganan.

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Diminta Evaluasi Operasi Militer di Papua, Prajurit TNI Terlibat Mutilasi

Diketahui, sejak proses awal hingga saat ini sudah masuk tahap penyidikan.

“Artinya sudah ada tersangkanya plus pasal ditetapkan yaitu pasal 30 KUHP terkait pembunuhan berencana, kemudian pasal 365 KUHP dan pasal berlapis,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI M Saleh Mustafa kepada wartawan di Rimba Papua Hotel, Senin (5/9/2022) Timika.

 

 

Dikatakan semua rangkaian termasuk rekontruksi di lokasi kejadian sudah dilakukan tinggal perlengkapan berkas perkara.

Ia menyebut, keadilan hukum kasus mutilasi ini harus betul-betul dirasakan masyarakat, keluarga korban, begitupun para tersangka.

Baca juga: Mahasiswa Nduga Tuntut Jenderal Andika Perkasa Tuntaskan Kasus Mutilasi di Timika Papua

"Para tersangka harus mendapat hukum sesuai dengan perbuatannya," ujarnya.

Lebih lanjut kata Pangdam, dampak kasus ini sangat luas dan menjadi atensi khusus.

"Khusus untuk penyidik TNI juga harus memberikan akses kepada Komnas HAM, karena mereka sebagai penyeimbang mendapatkan keadilan dari hukum tersebut. Kita harap kasus ini segera diselesaikan," harapnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved