Info Jayapura

Pemkab Jayapura Ditagih Janji Masyarakat Adat dari Lembah Grime Nawa

Masyarakat adat dari Lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura menolak kehadiran PT. PNM yang secara sepihak mengklaim tanah adat seluas 30.092 hektar.

Tribun-Papua.com/ Putri
Aksi demonstrasi Masyarakat Adat Grime Nawa di Lapangan Upacara Kantor Bupati, massa menagih janji Pemeritah Kabupaten Jayapura cabut izin perusahaan kelapa sawit PT. Permata Nusa Mandiri 

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa melakukan aksi demonstrasi minta Pemerintah Kabupaten Jayapura (Pemkab) segera penuhi janji cabut izin perusahaan sawit PT. Permata Nusa Mandiri (PNM).

Masyarakat adat dari Lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura menolak kehadiran PT. PNM yang secara sepihak mengklaim tanah adat seluas 30.092 hektar di enam distrik yaitu Distrik Unurum Guay, Nimbokrang, Nimboran, Namblong, Kemtuk Gresi, dan Kemtuk.

PT. PNM telah membuka 70 hektar dari rencana awal pembukaan hutan.

Baca juga: Sukseskan KMAN, Pemkab Jayapura Sediakan 15 Unit Komputer, Kadis Kominfo: Untuk Media Center

Sebelumnya ada sebelas pernyataan sikap dari hasil musyawarah adat daerah Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Suku Namblog Kampung Nimbokrangsari, Distrik Nimbokrang, Jumat (22/7/2022).

Hasil musyawarah tersebut merupakan tindakan Masyarakat Adat yang tak tinggal diam kemudian dan melakukan kosolidasi dan sosialisasi di 14 kampung, perwakilan 3 wilayah adat yakni Suku Namblong, Kemtuk, dan Klesi.

Adapun diantaranya meminta agar Pemkab segera mencabut izin dan mengembalikan tanah dan hutan yang dikelola oleh PT. PNM kepada masyarakat adat.

Aksi yang berlangsung di Lapangan Upacara itu, diterima oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro untuk menyampaikan tanggapan dari Pemkab melalui Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.

Baca juga: Masyarakat Adat Grime Nawa Lakukan Aksi Demo Minta Pemkab Jayapura Cabut Izin PT PNM

Isi tanggapan tersebut diantaranya izin lokasi perusahaan telah habis masa berlakunya, tidak boleh lagi ada aktivitas yang dilakukan perusahaan, Pemkab secara penuh dukung lokasi pemetaan wilayah adat.

Pemkab bersama Pemeritah Provinsi Papua dan Kementerian Lingkungan Hidup akan meninjau kembali Hak Guna Usaha (HGU) PT. PNM.

Mathias Sawa menegaskan bahwa pada kesempatan itu merasa tidak puas dengan janji Pemkab.

"Kami tidak puas dengan hasil hari ini, karena bupati seharusnya membawa SK pencabutan izin,"kata Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Namblong, Mathias Sawa, Rabu (7/8/2022).

Baca juga: Pemkab Jayapura Gandeng Puluhan Media Sukseskan KMAN VI

Mathias mengatakan dari hasil tanggapan itu, masyarakat akan kembali ke Kantor Bupati pada (21/9/2022) untuk mendapatkan SK Putusan Pencabutan Izin PT. PNM.

"Kami juga akan melakukan pengecekan kembali aktivitas perusahaan,"ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved