Lukas Enembe Diperiksa KPK
Rekening Gubernur Papua Diblokir PPATK, Massa Pendukung Lukas Enembe Teriaki KPK: Kriminalisasi!
Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Massa turun ke jalan dan bereaksi keras!
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pemblokirian ini setelah Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi.
Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah menyebut, pemblokiran dilakukan lantaran adanya permintaan KPK.
"Benar (PPATK blokir rekening Lukas Enembe atas permintaan KPK)" ujar Natsir Kongah kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri, Rakyat Papua Bereaksi: Jakarta Setop Kriminalisasi
Hanya, Natsir tidak menjelaskan secara terperinci apa alasan KPK meminta PPATK memblokir rekening Gubernur Papua itu.
Menurutnya, pemblokiran tersebut dilakukan atas koordinasi yang dilakukan antara Komisi Antirasuah itu dengan PPATK.
Tersangka KPK
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe menyebutkan, kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 5 September 2022.
KPK juga memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka di Mako Brimob Polda Papua, di Kota Jayapura, Senin (12/9/2022).
Menurut pengacara, Lukas ditetapkan tersangka gratifikasi senilai Rp 1 miliar terkait proyek di Papua.
Namun demikian, menurut anggota tim Hukum Gubernur Papua, Roy Rening penetapan tersangka tersebut cacat hukum karena tak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurutnya, KPK belum pernah mengambil keterangan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Sehingga, ia mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kliennya itu.
"Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September bapak gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya," kata dia.
"KUHP menyatakan bahwa orang dijadikan tersangka harus ada dua alat bukti dan sudah diperiksa, itu sesuai keputusan MK Nomor 21 Tahun 2014. Kita menyayangkan sikap KPK yang tidak profesional seperti ini," sambung Roy.
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Ditetapkan Tersangka Dugaan Gratifikasi, Kuasa Hukum Bereaksi Keras
