Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Lukas Enembe Tolak Tawaran Fasilitas Pengobatan dari KPK, Gubernur Papua Malah Bilang Begini

Tawaran fasilitas berobat ke luar negeri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak mentah Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. (DOK Mendagri) 

TRIBUN-APPUA.COM, JAYAPURA - Tawaran fasilitas berobat ke luar negeri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak mentah Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ini menyusul gubernur fenomenal itu ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Lembaga Antirasuah tersebut.

Penoplakan itu disampakan Tim Hukum Gubernur Papua, Roy Rening, di Jayapura, Kamis (15/9/2022).

Sebelumnya, KPK menuding Lukas Enembe menerima suap senilai Rp 1 miliar lewat transfer rekening.

"Terima kasih kepada KPK yang (mau) memfasilitasi Pak Gubernur, tapi perlu saya ingatkan bahwa Bapak Gubernur sudah difasilitasi Pemda untuk pengobatan."

Baca juga: Massa Jaga Ketat Kediaman Lukas Enembe, KPK Tetapkan Gubernur Papua Tersangka Gratifikasi

"Jadi, saya kira KPK tidak perlu berbaik hati karena semua fasilitasnya sudah dibiayai oleh APBD Provinsi Papua," ujarnya.

Alasan Lukas Enembe menolak tawaran tersebut adalah karena ia menganggap penetapan status tersangka yang dilakukan KPK adalah bentuk kriminalisasi.

Roy menyebutkan, setidaknya sudah ada tiga usaha kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum selama Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua.

"Persoalan Gubernur Papua bukan persoalan kriminal murni, bukan persoalan korupsi tapi persoalan politik," kata dia.

"Pak Gubernur sudah tiga kali mengalami kriminalisasi, yang pertama dana beasiswa 2017-2018 di Bareskrim Mabes Polri. Kedua OTT gagal di Hotel Borobudur, lalu yang sekarang penetapan tersangka tanpa prosedur," sambung Roy.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved