Tegaskan Moratorium DOB Belum Dicabut kecuali Papua dan Papua Barat, Wapres Minta Tak Dipolitisasi

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran DOB, kecuali untuk Papua dan Papua Barat.

(Dok. KIP/Setwapres)
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran DOB, kecuali untuk Papua dan Papua Barat. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Moratorium pemekaran daerah otonom baru atau DOB hingga saat ini masih diberlakukan, kecuali untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan belum dicabutnya moratorium DOB.

Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah terbilang cukup kecil sehingga diperkirakan bakal bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Forkonas PP DOB Minta Pemerintah Serius Kaji Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

Wapres RI Ma'ruf Amin
Wapres RI Ma'ruf Amin (Tribunnews.com/Rina Ayu)

“Sampai hari ini memang moratorium belum dicabut. Masih belum, karena alasannya dari hasil kajian, beberapa daerah yang (ingin) diotonomikan itu atau dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri, masih menggantungkan ke APBN," kata Ma'ruf di Karawang, Kamis (15/9/2022), dikutip dari siaran pers.

Wapres Ma'ruf kemudian berharap masalah pemekaran wilayah ini tidak menjadi isu politik musiman, khususnya menjelang Pemilu karena moratorium diambil berdasarkan kajian komprehensif.

“Saya kira kita berharap ini tidak menjadi (isu politik), karena memang ini pertimbangannya sangat teknis. Artinya, kemampuan daerah itu," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Dorong Kesiapan Peresmian Provinsi Baru di Papua, Kemendagri Terjunkan Satgas Pengawalan DOB

Kemudian, Ma'ruf menjelaskan moratorium itu dikecualikan untuk wilayah Papua dan Papua Barat karena adanya kebutuhan khusus, seperti mempermudah pengawasan karena wilayahnya yang luas.

Selain itu, pemekaran wilayah juga dinilai bakal mempercepat kesejahteraan di Papua dan memudahkan pengawasan di Bumi Cendrawasih.

Ma'ruf pun menegaskan, pemekaran wilayah di Papua yang sudah diundangkan merupakan hasil kesepakatan dari pemerintah, DPR, maupun masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved