Pemekaran Papua

Kader PDIP Bertanggung Jawab atas Pembentukan DOB di Papua!

Ini ditegaskan mantan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Komarudin Watubun.

istimewa
Mantan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Komarudin Watubun saat membuka Rakorbid pemenangan pemilu PDI Perjuangan Provinsi Papua di Kabupaten Nabire, Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Semua kader PDI Perjuangan di Papua dituntut pertanggungjawabnya atas terbentuknya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.

Tuntutan tersebut adalah prasyarat mutlak bagi suksesnya perjalanan DOB.

Demikian ditegaskan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Komarudin Watubun saat membuka Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua di Nabire, DOB Provinsi Papua Tengah, Sabtu (17/9/2022).

"Tidak bermaksud menafikan peran kawan-kawan partai lain, namun niscaya adalah sebuah fakta sejarah bahwa PDI Perjuangan punya peran signifikan dalam proses kelahiran UU Nomor 2 Tahun 2021," tutur Bung Komar, sapaan akrabnya.

Baca juga: Pokja Satgas DOB Percepat Penyediaan Sarpras Provinsi Papua Selatan

Tak hanya itu, sambung Dia, kader PD Perjuangan juga memiliki peran dalam proses kelahiran peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022.

"Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan," tegas pria berdarah Maluku ini.

Baca juga: Rumah Pj Gubernur dan PJ Sekda DOB Papua Pegunungan Gunakan Sistem Sewa, Ini Alasannya

Untuk itu, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan menegaskan, semua kader PDI Perjuangan harus memahami isi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan bertanggungjawab atas sukses tidaknya implementasi Undang-Undang Otsus Papua.

"Suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua maupun Undang-Undang-Undang tiga provinsi baru di Papua akan sangat menentukan pencapaian suara PDI Perjuangan di Papua pada Pemilu 2024 nanti," tegas Bung Komar.

"Untuk menang, PDI Perjuangan di Papua siap bertempur melawan siapa saja," imbuh anggota Komisi II DPR RI daerah pemilihan Papua.

Optimisme dan keyakinan ini, lanjut Dia, juga didasarkan pada fakta bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang punya akar sejarah perjuangan panjang dan mengakar dalam masyarakat.

"Oleh sebab itu, perlu saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan partai politik abal-abal," tandas Komarudin Watubun. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved